Buku berjudul 'Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam'. (Foto: Istimewa)
Publik masih menyoroti buku 'Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam'.
Buku yang pertama kali terbit pada April 2025 tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pihak memberikan klarifikasi mengenai posisi mereka dalam proses penyusunannya.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar persoalan buku tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai perdebatan mengenai judul atau isi buku.
Menurut Amir, dalam politik kekuasaan modern, terutama ketika seorang pemimpin menghadapi tekanan geopolitik, setiap produk narasi yang membawa nama kepala negara perlu diperiksa secara cermat.
Amir menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk apa yang disebutnya sebagai perang nirmiliter.
Dalam perspektif tersebut, perang tidak selalu berlangsung melalui pengerahan pasukan dan persenjataan. Pertarungan dapat berlangsung melalui informasi, opini publik, pembentukan persepsi, infiltrasi sosial, ekonomi, diplomasi, hingga perang psikologis.
Karena itu, menurut Amir, penggunaan nama kepala negara dalam sebuah buku yang mengaitkan dirinya dengan identitas dan nilai keislaman harus dilakukan secara hati-hati.
“Jangan sampai buku ini justru menjadi alat pihak lain untuk menjebak Prabowo atau menciptakan persepsi seolah-olah ada konsep tertentu yang secara resmi berasal dari Presiden,” kata Amir, dikutip Rabu 9 September 2026.
Secara faktual, buku 'Islam ala Prabowo' bukan ditulis oleh Prabowo Subianto.
Katalog Gramedia mencatat buku tersebut disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas dan pertama kali terbit pada April 2025. Buku itu diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House dan memiliki sekitar 346 halaman.
Buku tersebut kemudian diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Penulisan buku itu diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya klarifikasi dari sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut.
Dari sisi substansi, buku tersebut menurut informasi penerbit tidak dimaksudkan sebagai pembentukan mazhab atau aliran Islam baru.
Meski demikian, Amir menilai Prabowo tetap perlu berhati-hati.
Menurut dia, perang nirmiliter bekerja dengan cara yang jauh lebih halus dibandingkan perang konvensional.
Salah satu instrumennya adalah membangun persepsi mengenai seorang pemimpin.
Seorang pemimpin dapat dilemahkan bukan melalui serangan langsung, tetapi dengan menciptakan kontroversi di sekelilingnya.
Misalnya, menurut Amir, sebuah narasi dapat dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat melihat seorang pemimpin seolah-olah sedang membangun identitas keagamaan tertentu.
Jika narasi tersebut berkembang tanpa kendali, dampaknya bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap hubungan Presiden dengan organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Karena itu, Amir menilai hubungan pemerintah dengan kedua organisasi tersebut perlu dijaga secara hati-hati.
