Berita

Buku berjudul 'Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam'. (Foto: Istimewa)

Politik

Buku 'Islam ala Prabowo' Potensi Jadi Senjata Perang Nirmiliter

RABU, 09 SEPTEMBER 2026 | 05:51 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik masih menyoroti buku 'Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam'.

Buku yang pertama kali terbit pada April 2025 tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pihak memberikan klarifikasi mengenai posisi mereka dalam proses penyusunannya.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar persoalan buku tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai perdebatan mengenai judul atau isi buku. 


Menurut Amir, dalam politik kekuasaan modern, terutama ketika seorang pemimpin menghadapi tekanan geopolitik, setiap produk narasi yang membawa nama kepala negara perlu diperiksa secara cermat.

Amir menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk apa yang disebutnya sebagai perang nirmiliter.

Dalam perspektif tersebut, perang tidak selalu berlangsung melalui pengerahan pasukan dan persenjataan. Pertarungan dapat berlangsung melalui informasi, opini publik, pembentukan persepsi, infiltrasi sosial, ekonomi, diplomasi, hingga perang psikologis.

Karena itu, menurut Amir, penggunaan nama kepala negara dalam sebuah buku yang mengaitkan dirinya dengan identitas dan nilai keislaman harus dilakukan secara hati-hati.

“Jangan sampai buku ini justru menjadi alat pihak lain untuk menjebak Prabowo atau menciptakan persepsi seolah-olah ada konsep tertentu yang secara resmi berasal dari Presiden,” kata Amir, dikutip Rabu 9 September 2026.

Secara faktual, buku 'Islam ala Prabowo' bukan ditulis oleh Prabowo Subianto.

Katalog Gramedia mencatat buku tersebut disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas dan pertama kali terbit pada April 2025. Buku itu diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House dan memiliki sekitar 346 halaman.

Buku tersebut kemudian diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.

Penulisan buku itu diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya klarifikasi dari sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut.

Dari sisi substansi, buku tersebut menurut informasi penerbit tidak dimaksudkan sebagai pembentukan mazhab atau aliran Islam baru.

Meski demikian, Amir menilai Prabowo tetap perlu berhati-hati.

Menurut dia, perang nirmiliter bekerja dengan cara yang jauh lebih halus dibandingkan perang konvensional.

Salah satu instrumennya adalah membangun persepsi mengenai seorang pemimpin.

Seorang pemimpin dapat dilemahkan bukan melalui serangan langsung, tetapi dengan menciptakan kontroversi di sekelilingnya.

Misalnya, menurut Amir, sebuah narasi dapat dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat melihat seorang pemimpin seolah-olah sedang membangun identitas keagamaan tertentu.

Jika narasi tersebut berkembang tanpa kendali, dampaknya bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap hubungan Presiden dengan organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.

Karena itu, Amir menilai hubungan pemerintah dengan kedua organisasi tersebut perlu dijaga secara hati-hati.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya