Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah tengah menyiapkan skema pembukaan rekening bank bagi masyarakat secara luas. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan di kalangan masyarakat.
Menurut Purbaya, rekening tersebut nantinya dapat menjadi sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
"Kalau itu sebetulnya agar setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran, seperti bansos dan lain-lain," kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 8 September 2026.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan data kependudukan dan perbankan dari sejumlah lembaga, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening. Mereka yang belum mempunyai rekening nantinya berpotensi difasilitasi untuk membuka rekening pertama.
"Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali ya, akan dibukakan rekening bagi yang belum punya rekening. Bansos pertama mungkin dikasih Rp50.000-Rp80.000 tapi ini masih dalam diskusi ya," kata Purbaya.
Skema serupa juga dipertimbangkan bagi warga yang baru pertama kali memperoleh KTP. Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo mengusulkan agar pembuatan KTP dapat sekaligus diikuti dengan pembukaan rekening bank.
Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan memberikan saldo awal bagi rekening baru tersebut. Nominalnya masih berupa pembahasan, yakni sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000.
"Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya. 'Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi, isi minimumnya Rp50.000, dan Himbara-nya bilang mampu, jadi kita ikut saja," ungkap Purbaya.
Namun demikian, Purbaya menegaskan rencana pembukaan rekening secara massal tersebut belum menjadi kebijakan final pemerintah.
"Ini baru pembicaraan pertama. Saya pikir hasil finalnya masih belum ditentukan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Prabowo menginginkan setiap penduduk Indonesia memiliki rekening koran.
Untuk mendukung rencana tersebut, Prabowo telah meminta dua bank milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat.
Airlangga mengatakan kebijakan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi sekaligus inklusi keuangan di Indonesia.
"Tentu ke depan, berbagai program akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," kata Airlangga di Istana Negara, Senin 7 September 2026.
