Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026 (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat inklusi dan literasi keuangan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sebelumnya telah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pemerintah pun akan terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.
Airlangga menjelaskan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah akan meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Data kependudukan dari Dukcapil nantinya akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.
Selain penyediaan rekening, pemerintah akan mendorong pemanfaatan QRIS sebagai gateway system pembayaran.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah melalui rekening yang disiapkan bagi warga negara.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.
