Berita

Seorang siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). (Foto: istimewa)

Politik

PJJ Jangan Sampai Membuat Kualitas Pembelajaran Menurun

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 13:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau didukung Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani.

“Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Karena itu, penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang terdampak merupakan kebijakan yang tepat. Jangan sampai kegiatan belajar tatap muka justru membahayakan kesehatan siswa,” ujar Lalu Hadrian, Senin, 7 September 2026.

Meski demikian, legislator PKB tersebut mengingatkan bahwa penerapan PJJ membutuhkan kesiapan yang lebih serius dari dinas pendidikan, sekolah, guru, maupun orang tua siswa. Semua pihak harus bekerja ekstra agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan para siswa tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.


“Dinas pendidikan bersama sekolah harus bekerja lebih ekstra. Sekolah dan para guru harus memastikan sarana pembelajaran tersedia dengan baik, mulai dari komputer atau laptop hingga kuota internet yang memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar,” katanya.

Lalu Hadrian juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pelaksanaan PJJ. Menurutnya, orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dan akses internet bagi anak-anak mereka selama proses belajar dilakukan dari rumah.

“PJJ membutuhkan kerja sama semua pihak. Orang tua juga harus dilibatkan dan didukung agar anak-anak memiliki sarana belajar yang memadai di rumah,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu meminta dinas pendidikan di masing-masing daerah untuk sigap menangani berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan PJJ. Salah satu persoalan yang harus segera diantisipasi adalah keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet.

“Jika ada sekolah atau siswa yang mengalami kesulitan, misalnya karena jaringan internet lambat atau akses internet terbatas, dinas pendidikan harus segera hadir memberikan solusi. Jangan sampai kendala teknis membuat siswa tertinggal dalam pembelajaran,” tegasnya.

Selain memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, Lalu Hadrian meminta dinas pendidikan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PJJ. Menurutnya, perubahan metode pembelajaran tidak boleh mengurangi tanggung jawab guru dalam memberikan materi dan pendampingan kepada siswa.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat. Guru harus tetap disiplin dalam mengajar dan menjalankan tugasnya, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Jangan sampai PJJ membuat kualitas pembelajaran menurun,” katanya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya