Berita

Suasana Rapat Baleg DPR dengan Polri, Kementerian/Lembaga hingga Masyarakat Sipil membahas RUU Pengaturan Reforma Agraria (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Baleg DPR Targetkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dibawa ke Paripurna Terdekat

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 13:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria akan dibawa ke tingkat II atau Paripurna terdekat untuk diajukan sebagai RUU inisiatif DPR.

Hal itu diungkapkan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Polri, Komisi III, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BP BUMN, hingga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026. 

"Insya Allah besok kalau selesai sampai sore ini ya kita ajukan kepada Paripurna,” ungkap Bob.


Kendati demikian, Bob menegaskan bahwa meskipun RUU Pengaturan Reforma Agraria sudah dibawa ke Paripurna sebagai usul insiatif DPR, akan tetap dibahas untuk penyempurnaan dengan melibatkan partisipasi publik. 

“Tidak berhenti sampai di sini, RDP ya, setelah selesai nanti Paripurna kita akan RDP lagi ya, untuk sambil menunggu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari pemerintah ya terkait ajuan daripada inisiatif DPR ini," kata Legislator Gerindra ini.

Lebih jauh, Bob pun berharap RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik agraria struktural sekaligus mewujudkan keadilan sosial.

Ia mengakui persoalan konflik agraria telah berlangsung puluhan tahun dan belum kunjung menemukan penyelesaian yang tuntas.

"Pada akhirnya kehadiran Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi suatu inspirasi bagi kita semuanya dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang pengaturan reforma agraria yang sejauh ini dan selama ini kita sama-sama dengar begitu lama, turun-temurun, bepuluh tahun persoalan konflik agraria ini tidak selesai-selesai," pungkasnya.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya