Berita

Santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo mendapatkan perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo karena diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: RMOL Jateng/Info Publik-Antara)

Publika

Dalam Tiga Hari, Hampir 2.000 Orang Keracunan MBG

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 00:44 WIB

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono harus membuka mata lebar-lebar.  Dalam tiga hari hampir 2.000 orang tumbang setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mereka siswa, guru, santri, ibu menyusui, dan balita. Mereka bukan angka statistik. Mereka manusia yang pulang dari sekolah bukan membawa tenaga untuk belajar, tetapi mual, muntah, dan diare.

Dalam rentang 1-3 September 2026, sedikitnya 1.964 siswa, guru, dan penerima manfaat lain terdampak di enam klaster. 


Mas Dar, lihat mereka! Anak-anak itu cuma ingin makan. Mereka tidak meminta pesta. Tidak meminta steak. Cuma ingin makan dan pulang dalam keadaan sehat.

Di Sidoarjo, sekitar 664-668 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar sekitarnya keracunan. Makanan matang pukul 05.00, diberi label seolah aman sampai 10.00, dikirim sekitar pukul 11.00 lebih, lalu baru dimakan di atas pukul 12.00. Mas Dar, menyebutnya “kelalaian yang disengaja.”

Mas Dar, kalau benar disengaja, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai yang disengaja cuma label waktunya. Sementara yang tidak disengaja adalah air mata orang tua. Kata kelalaian yang disengaja sampai sekarang menjadi misteri. Korban bertumbangan, tapi tidak ada tersangka.

Di SMAN 1 Lasem, Rembang, sekitar 750-777 orang, terdiri dari 725 siswa dan 25 guru, mengalami diare massal. Menu: ayam bakar, nasi, mendoan, semangka. Ada keterangan ayam diduga sudah berlendir. Makanan dimasak sekitar pukul 03.00 dini hari, dimakan siang.

Mas Dar, ini makanan bergizi atau sedang menguji apakah lambung anak-anak punya sertifikat ketahanan nasional? Mereka siswa, bukan kelinci percobaan. Itu anak orang, Mas Dar.

Di Tana Toraja, sekitar 136–152 siswa SMPN 1 dan 2 Makale keracunan setelah makan ayam kuning, tempe, tumis sayur, dan melon. Di Nganjuk, 49 siswa SMAN 3 dan seorang guru mual dan muntah setelah makan nasi goreng.

Sementara di Agam, Sumatera Barat, angka korban berubah dari 237, naik menjadi 334, lalu diperbarui sekitar 276 orang, termasuk ibu menyusui dan balita. Ditambah klaster Jombang sekitar 85 orang.

Mas Dar, angka boleh berubah karena pendataan. Tetapi air mata ibu tidak mengenal istilah “update data”.

Yang lebih menyakitkan, ini bukan kejadian pertama. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 anak dan warga menjadi korban sejak program ini digulirkan. Empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan!

Setiap kejadian, pola muncul hampir selalu sama. Pejabat meminta maaf, menjanjikan evaluasi, meneriakkan zero tolerance, dan mengancam mencopot kepala dapur. Lalu beberapa waktu kemudian muncul kasus baru.

Mas Dar, jangan sampai “evaluasi” berubah menjadi menu tetap MBG: disajikan setiap kali ada korban, lalu dilupakan ketika berita berganti. Makanan terlalu pagi. Didiamkan terlalu lama. Didistribusikan terlalu jauh. Dimakan terlalu siang. Bakteri pesta, anak-anak menderita, orang tua panik. 

Sementara program ini menggunakan dana ratusan triliun rupiah. Nyolong dana pos pendidikan lagi. Mas Dar, uang sebesar itu seharusnya membeli keselamatan, bukan sekadar membeli target jumlah porsi.

Mas Dar, kamu mungkin melihat angka korban. Orang tua melihat anaknya terbaring sakit. Jangan pernah samakan keduanya. Sudah cukup.

Kalau ada kelalaian, benahi. Kalau ada pelanggaran, tindak. Kalau ada unsur pidana, proses. Jangan tunggu korban berikutnya untuk kembali berkata, “Kami akan evaluasi.”

Jangan sampai program yang namanya Makan Bergizi Gratis justru membuat anak-anak belajar satu pelajaran paling pahit, untuk mendapatkan makanan dari negara, mereka harus terlebih dahulu mempertaruhkan kesehatan mereka.

“Bang, keracunan MBG sebentar lagi mirip korupsi, dianggap biasa dan normal. Soalnya gitu-gitu saja. Kadang bosan juga.”

Rosadi Jamani
Mantan wartawan

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya