Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku sangat terpukul dengan kembali munculnya kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kendati begitu, BGN tidak akan menyerah dan akan terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola program tersebut.
Demikian ditegaskan Kepala BGN Sudaryono usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Sudaryono mengatakan, sebagai lembaga yang relatif baru, BGN tengah melakukan pembenahan secara menyeluruh. Perbaikan dilakukan mulai dari sumber daya manusia (SDM), sistem, regulasi, teknologi informasi, pelaporan hingga pengawasan.
"BGN ini kan adalah lembaga baru, dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya. Kemudian tindakan mohon maaf koruptifnya ini, sebagaimana saya laporkan di dalam tadi, kan ini kemudian nular. Nah, kami ini sedang coba beres-beres, bersih-bersih dengan SDM yang ada, dan so far berjalan dengan baik," kata Sudaryono.
Pembenahan tersebut, lanjutnya, telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir. Namun, di tengah proses tersebut, BGN kembali dihadapkan pada persoalan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
"Tapi kemudian di atas itu semua, tiba-tiba ada keracunan makanan, itu kemudian kami aduh, cukup... sangat prihatin dan drop, ya," ujarnya.
Sudaryono menyebut kasus keracunan menjadi tantangan besar bagi BGN untuk memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan.
Berdasarkan evaluasi internal BGN, mayoritas kasus keracunan yang terjadi diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
"Kami tadi udah jelaskan juga di dalam, dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP," ungkapnya.
Ketidakpatuhan itu, kata Sudaryono, terjadi dalam sejumlah tahapan, mulai dari penyimpanan makanan, penerimaan bahan pangan, pengaturan suhu hingga batas waktu konsumsi.
"Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ungkapnya.
Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, BGN telah melakukan sejumlah penyesuaian dalam sistem pengawasan di dapur MBG.
Salah satunya dengan memberlakukan jam kerja Kepala Dapur dan Pengawas Gizi pada dini hari serta sore hari.
Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut sempat menunjukkan hasil positif selama sekitar tiga pekan. Namun, dalam beberapa hari terakhir kembali muncul laporan kasus keracunan di sejumlah daerah.
"So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama tiga minggu," tegas Sudaryono.
"Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana di Lasem di Rembang ya," imbuhnya.
Kondisi tersebut membuat BGN prihatin. Meski demikian, Sudaryono menegaskan persoalan tersebut tidak boleh membuat lembaganya menyerah dalam melakukan pembenahan.
"Ini tentu saja kami sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini dan kami tidak boleh menyerah," tegasnya lagi.
Sudaryono memastikan pembenahan akan terus dilakukan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program MBG, termasuk tata kelola, regulasi hingga sistem pengelolaan keuangan.
"Insya Allah ini kami kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow-flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya," demikian Sudaryono.
Sementara itu, kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Kasus keracunan massal dilaporkan menimpa sekitar 500 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 1 September 2026.
Selang beberapa hari, kasus serupa kembali terjadi di SMAN 1 Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis, 3 September 2026.
Jumlah korban di SMAN 1 Lasem bahkan mencapai 725 orang, lebih banyak dibandingkan kasus keracunan yang terjadi di Sidoarjo.
