Berita

Ilustrasi OMC

Politik

September Jadi Bulan Penentuan Penanganan Karhutla

OMC dan Pasukan Darat Dimaksimalkan
SENIN, 31 AGUSTUS 2026 | 16:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bulan September menjadi periode krusial dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Untuk itu diperlukan kekuatan penanganan di lapangan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan satgas darat, dimaksimalkan menghadapi periode tersebut.

“Karena September ini kita di puncak ya, di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari BMKG lagi saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita,” kata Menhut Raja Antoni dalam Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 31 Agustus 2026.

Rakor dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Danrem 044/GAPO, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Danlanud SMH Palembang Kolonel Asep Wahyu Wijaya, Danlanal Palembang Kolonel Arry Hendrawan, Perwakilan DPRD Provinsi Sumsel, bupati dan walikota se Sumsel.


Menhut mengatakan OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut. 

“Karena bagaimanapun yang paling efektif ini memang OMC. Operasi Modifikasi Cuaca. Dan mumpung kita masih punya window untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca ini kita minta saran dari OMC,” ujarnya.

Selain OMC, water bombing dan pasukan darat sebagai bagian dari strategi penanganan Karhutla. Penempatan pasukan juga diatur berdasarkan lokasi yang memiliki banyak hotspot serta dilakukan pergantian personel untuk menjaga kondisi pasukan.

“Yang ketiga tentu saja pasukan darat, satgas darat. Saya berharap sekali nanti deployment-nya bisa diatur sedemikian mungkin Pak. Di tempat masing-masing yang banyak hotspot-nya, berapa kali sehari mereka harus bergantian,” katanya.

Raja Antoni juga menyampaikan Kementerian Kehutanan berupaya menambah personel melalui mekanisme BKO. Pengaturan personel tambahan juga penting agar dapat membantu pekerjaan pasukan utama di lapangan dan mengantisipasi kelelahan. Personel yang tidak memiliki keahlian khusus pemadaman tetap dapat membantu pekerjaan pendukung.

“Termasuk kami juga di Kementerian Kehutanan berusaha untuk melakukan BKO sekitar 1.000 orang lebih, bertambah,” tandasnya.


Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya