Berita

Ilustrasi OMC

Politik

September Jadi Bulan Penentuan Penanganan Karhutla

OMC dan Pasukan Darat Dimaksimalkan
SENIN, 31 AGUSTUS 2026 | 16:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bulan September menjadi periode krusial dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Untuk itu diperlukan kekuatan penanganan di lapangan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan satgas darat, dimaksimalkan menghadapi periode tersebut.

“Karena September ini kita di puncak ya, di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari BMKG lagi saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita,” kata Menhut Raja Antoni dalam Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 31 Agustus 2026.

Rakor dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Danrem 044/GAPO, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Danlanud SMH Palembang Kolonel Asep Wahyu Wijaya, Danlanal Palembang Kolonel Arry Hendrawan, Perwakilan DPRD Provinsi Sumsel, bupati dan walikota se Sumsel.


Menhut mengatakan OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut. 

“Karena bagaimanapun yang paling efektif ini memang OMC. Operasi Modifikasi Cuaca. Dan mumpung kita masih punya window untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca ini kita minta saran dari OMC,” ujarnya.

Selain OMC, water bombing dan pasukan darat sebagai bagian dari strategi penanganan Karhutla. Penempatan pasukan juga diatur berdasarkan lokasi yang memiliki banyak hotspot serta dilakukan pergantian personel untuk menjaga kondisi pasukan.

“Yang ketiga tentu saja pasukan darat, satgas darat. Saya berharap sekali nanti deployment-nya bisa diatur sedemikian mungkin Pak. Di tempat masing-masing yang banyak hotspot-nya, berapa kali sehari mereka harus bergantian,” katanya.

Raja Antoni juga menyampaikan Kementerian Kehutanan berupaya menambah personel melalui mekanisme BKO. Pengaturan personel tambahan juga penting agar dapat membantu pekerjaan pasukan utama di lapangan dan mengantisipasi kelelahan. Personel yang tidak memiliki keahlian khusus pemadaman tetap dapat membantu pekerjaan pendukung.

“Termasuk kami juga di Kementerian Kehutanan berusaha untuk melakukan BKO sekitar 1.000 orang lebih, bertambah,” tandasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya