Berita

Ketua Umum organisasi relawan Projo (Pro Jokowi), Budi Arie Setiadi. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

MINGGU, 30 AGUSTUS 2026 | 02:02 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan tidak akan menarik kembali analisisnya mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029.

Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi, bukan ajakan politik. Ia menyerahkan pembuktiannya kepada waktu.

“Saya enggak menarik pernyataan saya,” kata Budi Arie, dikutip Minggu 30 Agustus 2029.


Budi Arie menjelaskan, analisis dan ajakan politik merupakan dua hal yang berbeda. Ia menyebut pernyataannya disampaikan dalam konteks membaca berbagai kemungkinan dalam dinamika politik.

“Kita bukan berkehendak, tapi beranalisa. Kalau kehendak politik, kemampuan politik, dan analisa politik, dua hal yang beda,” kata Budi Arie.

Ia sebelumnya menyebut dalam politik terdapat art of possibility atau seni kemungkinan. Menurut Budi Arie, membicarakan berbagai kemungkinan tidak berarti menginginkan hal tersebut benar-benar terjadi.

“Jadi kita bisa bicara tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan atau dalam bahasa yang lebih lugas disebut kira-kiraan keadaan,” kata Budi Arie.

Budi Arie menegaskan analisis tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk mempercepat Pemilu 2029. Ia justru menyebut pentingnya tetap menjaga demokrasi dan konstitusi.

“Bukan ajakan loh, analisa. Beda kan? Saya enggak berusaha meng-encourage atau mengajak,” kata Budi Arie.

Ia mengatakan, analisis tersebut muncul dari pengamatan terhadap dinamika masyarakat, termasuk munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat.

“Ada kegelisahan soal dinamika masyarakat. Ada tren baru gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Ini harus kita kelola,” pungkas Budi Arie.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya