Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, saat mengikuti pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy membahas rencana integrasi program Sekolah Rakyat dan MBG, di Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Foto: Humas Kemensos)
Rencana integrasi program Sekolah Rakyat dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dibahas Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026, untuk membahas rencana tersebut.
Agus Jabo mengatakan, integrasi Sekolah Rakyat dengan MBG diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus memperkuat akuntabilitas tata kelolanya.
"Jadi kita mau sinergikan dengan MBG. Jadi nanti kesinambungannya pas dan akuntabilitasnya juga pas," ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis Humas Kemensos, Jumat 28 Agustus 2026.
Menurutnya, pembahasan selanjutnya akan mencakup kepastian hukum dan tata laksana program, termasuk koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Rencana integrasi tersebut akan dibahas lebih lanjut, termasuk terkait regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan koordinasi dengan SPPG," katanya.
Sementara itu, Rachmat menilai pemanfaatan fasilitas Sekolah Rakyat perlu direncanakan sejak awal, termasuk keberlanjutan penggunaan asrama dan sarana pendukung lainnya.
"Nanti dormitory dipakai untuk apa? Itu harus dipikirkan dari sekarang," tutur Rachmat.
Selain integrasi program, pertemuan tersebut juga membahas penanganan bencana di sejumlah daerah.
Agus Jabo menyampaikan perlunya penguatan kesiapan logistik dan dukungan anggaran agar Kemensos dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat saat terjadi bencana.
"Karena tanggap darurat itu kuncinya kecepatan," ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), ketika distribusi logistik dari gudang menghadapi kendala akibat kondisi cuaca dan transportasi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemensos melakukan pembelian logistik dari lokasi yang lebih dekat dengan pengungsian agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
"Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Kemensos melakukan pembelian logistik di lokasi yang lebih dekat dengan pengungsian," kata Agus Jabo.
Menanggapi hal itu, Rachmat mengatakan kebutuhan penanganan bencana akan dibahas lebih lanjut secara teknis antara Kemensos dan Bappenas sebelum masuk ke mekanisme pengajuan formal.
"Kita bahas dulu secara teknis, kemudian kita tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada," ujar Rachmat.
Pembahasan juga mencakup penanganan bencana di Aceh dan Flores, termasuk kebutuhan pada masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kemensos dan Bappenas selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
