Berita

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Kemendagri: Kemerdekaan itu Kepastian Identitas Setiap Warga Negara

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 19:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemerdekaan bukan sebatas seremonial bendera atau pawai di jalanan. Bagi warga negara, kemerdekaan juga hadir dalam bentuk yang lebih fundamental: bebas dari ketidakpastian administrasi dan terjaminnya hak-hak dasar di mata negara.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, kepastian identitas lahir dari kerja sunyi integrasi data yang diampu oleh PIAK.

"Di balik 290.125.073 jiwa penduduk Indonesia pada Data Kependudukan (DKB) Semester I 2026, ada jutaan peristiwa penting: kelahiran, pernikahan, hingga kematian yang harus menyatu menjadi satu data nasional yang tepercaya," ujar Nuh dikutip redaksi pada Kamis, 27 Agustus 2026.


Nuh menjelaskan, PIAK menjadi jantung dari seluruh sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, seluruh catatan kependudukan dari 416 kabupaten dan 98 kota ditarik dan dikonsolidasikan ke dalam satu sistem nasional.

"Kalau Ditjen lain mencatat di lapangan, PIAK memastikan seluruh catatan dari Sabang sampai Merauke berbicara dalam satu bahasa data yang sama," paparnya.

Proses integrasi ini menggabungkan dua instrumen utama: data demografis dan data biometrik (rekam wajah, sidik jari, serta iris mata). Kombinasi ini menjamin proses penunggalan data, sehingga setiap warga hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) seumur hidup.

Sistem penunggalan data ini krusial untuk mencegah duplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kesalahan input data atau identitas ganda bisa berujung pada hilangnya akses warga terhadap bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga akses pendidikan.

"Membebaskan warga dari risiko kesalahan administrasi adalah bagian dari kemerdekaan nyata yang mereka rasakan sehari-hari," tegas Nuh.

Lebih lanjut, Nuh menyebut data kependudukan yang bersih dan akurat menjadi fondasi utama penopang berbagai program strategis pemerintah. Mulai dari penyaluran subsidi BBM tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis, hingga integrasi data BPJS Ketenagakerjaan.

"81 tahun Indonesia merdeka, wajah baru kemerdekaan adalah bebas dari ketidakpastian identitas. Kerja PIAK adalah memastikan setiap warga negara benar-benar terhitung, diakui, dan dilayani oleh negaranya sendiri," pungkas Nuh Al Azhar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya