Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Presiden Prabowo Subianto tiba di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Kamis, 27 Agustus 2026, untuk menghadiri sekaligus membuka gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Berdasarkan pantauan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba sekitar pukul 15.30 WIB. 

Mengenakan baju koko putih dan peci hitam, kedatangan Presiden disambut Rais 'Aam KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, Kepala BGN Sudaryono, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas KH Mohammad Hasib Wahab Chasbullah (Gus Hasib).

Prabowo tampak bersalaman dengan para tokoh yang menyambutnya. Presiden kemudian dipandu Gus Hasib menuju tenda acara sembari menyapa Nahdliyin yang hadir satu per satu.

Perjalanan Prabowo menuju tenda acara berlangsung dalam suasana khidmat. Presiden berjalan diiringi alunan selawat Wada.

Sejumlah pejabat dan tokoh nasional juga tampak hadir, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menteri Perdagangan Budi Susanto.

Prabowo kemudian menempati tempat duduknya. Acara pembukaan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars NU Hubbul Wathon dan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. 

Sejumlah tema yang akan dibahas antara lain integrasi teknologi implan otak nirkabel (Neuralink) pada tubuh manusia, komersialisasi data genetik (DNA), cryptocurrency dalam hukum ekonomi Islam kontemporer, pajak berkeadilan, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Ketenagakerjaan, pembangunan berkelanjutan dan kebijakan pembukaan lahan di Papua, hingga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.