Berita

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

Putusan Sela Bukan Vonis, Gus Yaqut Siap Jawab Dakwaan di Pembuktian

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 15:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menegaskan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan vonis maupun keputusan final terkait perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat dirinya.

Hal itu disampaikan Gus Yaqut seusai mendengarkan putusan sela yang memerintahkan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Gus Yaqut menyatakan siap mengikuti proses persidangan dan membuktikan bantahannya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Ini bukan vonis dan bukan keputusan final. Ini adalah awal dari pembelaan kami," kata Gus Yaqut kepada wartawan, Kamis siang, 27 Agustus 2026.

Menurut Gus Yaqut, dirinya berharap Majelis Hakim dapat menilai perkara tersebut secara utuh, termasuk kewenangannya ketika menjabat Menteri Agama, proses pengambilan kebijakan, serta pertimbangan pelayanan dan keselamatan jemaah haji.

"Saya berharap persidangan menilai perkara ini secara utuh, dasar kewenangan saya ketika menjabat Menteri Agama, proses pengambilan kebijakan, serta pertimbangan pelayanan dan keselamatan jemaah," ujarnya.

Gus Yaqut menegaskan akan menyampaikan fakta-fakta dalam persidangan untuk menjawab seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya.

"Saya siap mengikuti proses persidangan secara baik nanti dan kooperatif. Kami akan menyampaikan fakta-fakta bahwa apa yang didakwakan itu nanti kita akan jawab seterang-terangnya," tegasnya.

Senada dengan Gus Yaqut, Tim Penasihat Hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraeni menegaskan, putusan sela tidak berarti konstruksi dakwaan KPK telah terbukti.

"Putusan sela ini bukan putusan yang membuktikan dakwaan. Konstruksi mengenai perbuatan, aliran dana, maupun kerugian negara belum dinyatakan terbukti. Justru, inilah awal pembelaan kami untuk menguji seluruh tudingan dalam pemeriksaan pokok perkara," kata Mellisa.

Mellisa mengatakan, tahap pembuktian akan menjadi ruang untuk menguji secara terang perbuatan yang dituduhkan kepada Gus Yaqut, termasuk dugaan aliran dana dan kerugian negara.

"Kami berharap penuntut umum menghadirkan bukti langsung atau direct evidence yang jelas dan nyata, perbuatannya apa, bagaimana peristiwanya, dan apakah benar terjadi. Setiap keterangan sepihak harus diuji di persidangan agar perkara ini tidak dibangun berdasarkan asumsi," ujarnya.

Tim hukum Gus Yaqut juga meminta seluruh fakta material dalam perkara tersebut digali secara terbuka. Dari 433 saksi yang tercantum dalam berkas perkara, Mellisa berharap saksi-saksi yang mengetahui fakta material benar-benar dihadirkan di persidangan. Selain itu, pihaknya akan menggunakan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau a de charge serta saksi ahli.

"Kami berharap Majelis Hakim memberikan ruang yang luas untuk menggali perkara ini secara utuh, termasuk konteks penyelenggaraan kuota haji sejak 2023. Proses persidangan harus menjadi ruang untuk menguji tudingan secara berimbang sehingga penegakan hukum benar-benar menghasilkan keadilan," terang Mellisa.

Sementara terkait kondisi kesehatan Gus Yaqut, Mellisa menjelaskan bahwa setelah menjalani pengobatan, dokter menemukan adanya indikasi infeksi kembali sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan.

Tim hukum berharap kondisi Gus Yaqut segera pulih sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dan menggunakan hak pembelaannya secara optimal.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya