Berita

Logo KAMMI

Politik

Dari Generasi ke Generasi:

Menelusuri Perjalanan Kepemimpinan KAMMI

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 12:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) lahir pada momentum penting perjalanan bangsa, yakni di tengah gejolak Reformasi 1998. Sejak dideklarasikan pada 29 Maret 1998 di Malang, organisasi ini terus berkembang dan mengalami pergantian kepemimpinan dari masa ke masa hingga membentuk perjalanan panjang KAMMI sampai saat ini.

Dalam perjalanan tersebut, kepemimpinan KAMMI terus berganti melalui mekanisme dan forum permusyawaratan organisasi. Sejumlah nama tercatat pernah memimpin Pengurus Pusat KAMMI dari masa ke masa, dimulai dari Fahri Hamzah sebagai deklarator sekaligus Ketua Umum pertama pada 1998, Taufik Amrullah, Rahman Toha, Kartika Nur Rakhman, Irfan Ahmad Fauzi, hingga Ahmad Jundi Khalifatullah priode 2024-2026 tapi mendapat skorsing dan sanksi pemberhentian dan dilanjutkan oleh Muhammad Amri Akbar hingga akhir priode 2026.

Pergantian kepemimpinan tersebut tidak selalu berlangsung dalam situasi yang sama. Dalam beberapa periode, KAMMI juga menghadapi dinamika internal yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Bahkan, dalam sejarahnya tercatat pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa maupu pada 2001, 2009, dan 2025


Dinamika kepemimpinan kembali terjadi pada 2025. Berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah mendapatkan sanksi skorsing sebanyak dua kali. Hal tersebut kemudian menjadi bagian dari proses organisasi yang berujung pada berakhirnya kepemimpinan Jundi sebagai Ketua Umum PP KAMMI.

Keputusan tersebut antara lain merujuk pada Surat MPP KAMMI Nomor 002/P/MPP-KAMMI/VI/2025 mengenai skorsing Ketua Umum dan mekanisme penunjukan PJS yang dikeluarkan pada 10 Juni 2025, serta Surat Nomor 003/P/MPP-KAMMI/VIII/2025 mengenai perpanjangan skorsing.

Setelah itu, untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan hingga pelaksanaan muktamar, dilakukan rapat pleno yang kemudian menetapkan M. Amri Akbar sebagai Plt Ketua Umum PP KAMMI.

Kepemimpinan tersebut berlangsung hingga pelaksanaan Muktamar XIV KAMMI di Ambon, Maluku, pada 24–28 Juni 2026. Dalam forum permusyawaratan tersebut, M. Amri Akbar kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PP KAMMI periode 2026–2028.

Perjalanan panjang KAMMI dari 1998 hingga hari ini memperlihatkan bahwa dinamika kepemimpinan merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Pergantian kepemimpinan, perbedaan pandangan, hingga persoalan internal pada akhirnya harus dikembalikan kepada aturan, mekanisme, dan forum permusyawaratan organisasi.

Dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya, KAMMI terus bergerak mengikuti zaman, dengan tantangan yang berbeda di setiap periode. Namun satu hal yang tetap menjadi bagian dari perjalanan tersebut adalah upaya menjaga kesinambungan organisasi melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.

Berikut daftar Ketua Umum PP KAMMI dari masa ke masa: Fahri Hamzah sebagai deklarator sekaligus Ketua Umum KAMMI pada 1998; Fitra Arsil (1999–2000); Andi Rahmat (2000–2001); Akbar Zulfakar (2001–2002); Badarruddin (2002–2003); M. Hermawan (2003–2004); Yuli Widy Astono (2004–2005); Febriansyah (2005–2006); Taufik Amrullah (2006–2008); Rahman Toha (2008–2009); Rijalul Imam (2009–2011); Muhammad Ilyas (2011–2013); Andriyana (2013–2015); Kartika Nur Rakhman (2015–2017); Irfan Ahmad Fauzi (2017–2019); Elevan Yusmanto (2019–2021); Zaky Ahmad Riva'i (2021–2023); Ahmad Jundi Khalifatullah (2024–2025); dan Muhammad Amri Akbar (2026–2028).


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya