Warga Apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan bertemu Wakil Ketua DPRD, Wibi Andrino di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 26 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)
Sejumlah warga Apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan, mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait tata kelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 26
Perwakilan warga Taman Rasuna, Muska Putri mengatakan, persoalan yang disampaikan antara lain terkait rapat umum yang belum terlaksana, penggunaan anggaran yang dinilai belum dipertanggungjawabkan, serta komunikasi antara pengurus dan warga.
“Kami menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi, antara lain rapat umum yang seharusnya dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan, penggunaan anggaran yang seharusnya dipertanggungjawabkan tetapi belum dipertanggungjawabkan, serta komunikasi antara pengurus dan warga yang dinilai belum transparan,” kata Putri, dikutip dari laman DPRD DKI.
Selain itu, warga menyampaikan sejumlah hal lain yang menjadi perhatian, mulai dari penggunaan anggaran yang dinilai belum mendapatkan persetujuan anggota, isi notulen yang dipersoalkan warga, hingga keterlibatan pengurus dalam proses tender.
Menurut Putri, berbagai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian karena menyangkut kepentingan pemilik dan penghuni Taman Rasuna.
“Warga meminta DPRD memastikan persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian,” kata Putri.
Dalam pertemuan tersebut, warga Taman Rasuna lainnya, Bibie Lubis menyampaikan kekhawatiran mengenai pengelolaan dana warga dan keberlangsungan pembiayaan apartemen.
Bibie mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menurutnya hampir separuh penghuni Taman Rasuna merupakan warga lanjut usia dan banyak di antaranya telah memasuki masa pensiun.
“Karena ini hampir 50 persen penghuni adalah lansia dan sudah pensiun. Kita takut, Pak, uang anggaran kita habis, Rasuna nanti bagaimana pembiayaannya,” kata Bibie.
Karena itu, Bibie berharap persoalan yang disampaikan warga tidak hanya berhenti sebagai pengaduan, tetapi benar-benar memperoleh penyelesaian.
“Saya mohon sekali Bapak sebagai wakil rakyat kami, mohon sekali dapat diteruskan sampai dituntaskan,” tegas Bibie.
Kekhawatiran mengenai pengelolaan dana juga disampaikan Olvian. Ia meminta pengawasan terhadap penggunaan dana yang berasal dari warga diperkuat.
Menurut Olvian, warga telah mencoba menyampaikan persoalan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta. Namun, warga menilai masih diperlukan pengawasan lebih lanjut agar berbagai persoalan yang mereka sampaikan mendapatkan kepastian.
“Kami meminta DPRD atau Inspektorat turun tangan untuk mengawasi. Ini sangat penting, Pak, karena uang ini kan uang warga,” kata Olvian.
Warga berharap audiensi dengan DPRD DKI Jakarta menjadi pintu masuk untuk memperoleh kepastian atas berbagai persoalan tata kelola yang mereka pertanyakan.
Mereka juga berharap pengelolaan dana dan proses pengambilan keputusan di lingkungan P3SRS dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemilik dan penghuni.
