Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam acara Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 Gwp, di Bali, Selasa, 25 Agustus 2026. (Foto: YouTube Kementerian ESDM)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyisipkan makna politik dari pemilihan lokasi program groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah di Bali.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menyampaikan kata sambutan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 Gwp di Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dia menilai, Bali dipilih sebagai lokasi program PLTS 100 gigawatt (Gwp) bukan tanpa alasan. Sebab, wilayah pariwisata yang kerap dijuluki Pulau Dewata ini dapat menjadi simbol kampanye energi hijau (green energy) di mata dunia.
Di samping itu, dia juga mendapati Bali masih menyumbang penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sehingga masih menyerap ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 100 (Gwp) dengan memakai 1.000 megawatt, itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara)," ujar Bahlil.
"Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali, Pak, karena kampanyenya adalah green energy," sambungnya menegaskan kepada Presiden Prabowo.
Untuk PLTS, diurai Bahlil, sebenarnya telah direalisasikan juga oleh PT. Pertamina terkait rencana strategis Presiden Prabowo. Yakni, dibuat PLTS dengan kapasitas 1 megawatt per desa.
"Itu sudah dilakukan oleh Pertamina. Pertamina di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera itu telah melakukan dulunya desa itu tidak ada listrik, mungkin ada yang ikut ini walikotanya kalau tidak salah, itu tidak ada listrik sama sekali. Sekarang sudah dilakukan 1 mega, dan itu mereka sudah bisa bikin storage, perikanan mereka sudah jalan, masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik," ungkapnya.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, potensi semacam itu juga dapat dilakukan di daerah-daerah dan desa-desa lainnya, yang selama ini belum teraliri listrik, dengan cara mempenetrasi program 100 Gwp dan listrik dapat masuk desa sehingga semuanya bisa ada listriknya.
"Di samping itu juga di Provinsi Bangka Belitung itu, dari PLN sudah membangun mengkonversi PLTD menjadi tenaga yang energi yang bauran, ada angin, ada juga matahari ini sudah dikonversi Pak," tuturnya.
Dari kalkulasi Bahlil, penggunaan PLTS untuk listrik mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) teruntuk subsidi solar, terlebih jika rata-rata total listrik yang ada di Indonesia masih 12,6 gigawatt memakai solar.
"Dari 12,6 gigawatt itu kita menghasilkan minyak itu kurang lebih ekuivalen dengan 230 sampai dengan 250.000 barel per day. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita, khususnya jenis solar akan turun, dan semuanya akan kita memakai energi nasional," ungkapnya.
Namun yang menarik, dinyatakan Bahlil, pemerintahan provinsi (Pemprov) Bali bersedia menjadi tempat pertama untuk program PLTS 100 Gwp ini. Padahal, Gubernurnya, I Wayan Koster merupakan kader partai politik (parpol) yang tidak tergabung di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo.
"Jadi saya tadi sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang, 'Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna'. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah (PDIP)," selorohnya disambut gelak tawa hadirin.
"Nah ini ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita," demikian Bahlil menambahkan.
