Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi. (Foto: Dokumentasi Fraksi PDIP)
Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi meminta pemerintah memastikan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada evakuasi dan pemulihan korban, dan berlanjut pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
“Memasuki hari keenam pascagempa, pemerintah harus memastikan tidak ada korban yang terlewat, tidak ada pengungsi yang terabaikan, dan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari pendataan. Penanganan harus bergerak dari respons darurat menuju pemulihan yang terukur,” ujar Matindas dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Anggota Fraksi PDIP tersebut meminta BNPB, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah terus memastikan pencarian, evakuasi, identifikasi serta pelayanan kesehatan bagi korban berjalan maksimal, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, jumlah pengungsi yang mencapai lebih dari 92 ribu jiwa membutuhkan perhatian serius. Tempat pengungsian harus menjamin pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, keamanan dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kita harus memastikan masyarakat yang terdampak baik yang tetap tinggal di rumahnya maupun di pengungsian mendapatkan bantuan dan layanan yang sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Matindas juga meminta Kementerian Sosial memastikan bantuan kebencanaan, termasuk santunan korban. Distribusi bantuan, katanya, harus menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan lokasi yang aksesnya masih terputus dan kelompok rentan lansia, anak-anak, disabilitas dan ibu-ibu hamil.
"Kami juga mendesak Pemerintah penanganan bencana tidak boleh terkendala keterbatasan anggaran. Negara harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk merespons kebutuhan korban secara cepat," tegasnya lagi.
Matindas menilai kewajiban pemerintah memastikan kapasitas anggaran kebencanaan yang cukup dan berkelanjutan, mengingat penanganan bencana saat ini berlangsung secara bersamaan di sejumlah daerah, termasuk Sigi dan NTT, kekeringan dan karhutla di banyak daerah, sementara pemerintah masih melakukan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurutnya, bila perlu pemerintah melakukan evaluasi dan efisiensi terhadap program-program yang belum mendesak, termasuk MBG dan Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih, apabila terdapat ruang fiskal yang dapat dialihkan untuk memperkuat penanganan bencana.
Matindas juga menambahkan, pemerintah perlu memastikan satu data kebencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data korban, pengungsi, rumah rusak dan fasilitas publik harus terus diperbarui agar bantuan tidak tumpang tindih dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat.
