Penanaman mangrove dalam rangka Ekspedisi Merah Putih Presisi di Desa Kuala Selat, Indragiri Hilir, Riau. (Foto: Istimewa)
Kementerian Kehutanan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) memperkuat kolaborasi rehabilitasi ekosistem pesisir bersama Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026.
Kegiatan pengabdian dan bakti sosial tersebut menyasar 17 titik di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dan kawasan pesisir, termasuk Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 adalah Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Desa ini merupakan wilayah pesisir yang menghadapi ancaman abrasi cukup serius.
Pada 2021, abrasi berdampak pada lebih dari 1.200 hektare perkebunan masyarakat. Kebun kelapa yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat terdampak intrusi air laut dan mengalami kerusakan hingga menyebabkan tanaman mati.
Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa abrasi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.
“Ketika pesisir tergerus, yang kita pertaruhkan bukan hanya tanah. Ada kebun masyarakat, sumber penghidupan, dan masa depan generasi berikutnya," kata Kapolda Riau, dikutip Jumat 21 Agustus 2026.
Desa Kuala Selat merupakan salah satu lokasi intervensi rehabilitasi mangrove M4CR sejak tahun 2024. M4CR berhasil melakukan rehabilitasi mangrove seluas 349 hektare lahan bekas perkebunan kelapa dengan melibatkan kelompok masyarakat Desa Kuala Selat.
Di desa ini, M4CR turut memberikan dukungan kepada 4 kelompok masyarakat dalam bentuk hibah kegiatan usaha, diantaranya pengolahan kerupuk dan penggemukan udang. Intervensi tersebut diharapkan dapat membuka dan memperkuat sumber pendapatan alternatif masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah potensi ekonomi lokal.
Manager PPIU M4CR Riau, M. Arif Fahrurozi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau atas kepedulian dan inisiatif dalam mendorong pemulihan lingkungan melalui program Green Policing serta Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026.
“Pemulihan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan," kata Arif.
Momentum Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 turut dimanfaatkan PPIU M4CR Riau untuk menyatukan komitmen berbagai pihak melalui penandatanganan komitmen bersama dalam menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir. Komitmen tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kapolda Riau, Bupati Indragiri Hilir, Kepala BBKSDA Riau, Ketua DPRD Indragiri Hilir, Robertus Robert, hingga pengamat politik Rocky Gerung.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman mangrove secara bersama-sama di kawasan bekas perkebunan kelapa Desa Kuala Selat. Kegiatan tersebut menjadi simbol kolaborasi lintas sektor dalam memulihkan kawasan pesisir yang terdampak abrasi sekaligus memperkuat kesadaran bahwa rehabilitasi mangrove merupakan investasi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.
“Keberhasilan rehabilitasi mangrove bukan hanya diukur dari berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi dari bagaimana mangrove tersebut dapat tumbuh, dipelihara, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang," tutup Arif.
