Karhutla Berulang, Menhut Jangan Cuma Cosplay Damkar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni jangan hanya berfokus pada respons pemadaman ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. 

Menurut Wakil Ketua Harian DPP PKB sekaligus Inisiator PKB EcoGen, Nadya Alfi Roihana, karhutla yang terus berulang setiap tahun menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola kawasan secara lebih menyeluruh.

“Menhut jangan cuma cosplay damkar. Masyarakat lebih butuh tata kelola kawasan daripada sekedar atraksi main selang,” kata Nadya di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Nadya mengatakan, faktor cuaca seperti El Nino memang dapat memperparah kondisi kering dan meningkatkan risiko kebakaran. Namun, faktor manusia juga menjadi penyebab utama karhutla. Karena itu, menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menindak pelaku setelah kebakaran terjadi.

“Kalau kita sudah tahu kawasan yang rawan, tahu titik-titik yang berulang terbakar, tahu faktor manusianya, bahkan sudah banyak pelaku yang diproses hukum, pertanyaannya kenapa kebakaran tetap berulang? Jangan sampai setiap tahun kita hanya mengulang siklus yang sama: api muncul, aparat turun, pelaku ditangkap, api dipadamkan, lalu tahun berikutnya terjadi lagi,” ujarnya.

Menurut Nadya, Kementerian Kehutanan sebenarnya telah memiliki data kawasan rawan dan riwayat kebakaran. Bahkan, pemetaan kawasan rawan telah dikaitkan dengan data area terbakar dan pengelola kawasan. Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan data tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan penataan kawasan.

“Kemenhut sudah punya data kawasan rawan dan riwayat kebakaran. Yang menjadi pertanyaan, setelah kita tahu kawasan mana yang berulang terbakar, apa yang berubah dalam cara kawasan itu dikelola?” katanya.

Ia menilai evaluasi juga perlu dilakukan terhadap konsesi di kawasan yang berulang terbakar. Menurutnya, perusahaan ataupengelola yang mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu kawasan harus memiliki tanggung jawab yang sebanding dalam menjaga dan memulihkan ekosistemnya.

“Jangan sampai keuntungan dari pengelolaan kawasan dinikmati secara privat, tetapi ketika kawasan terbakar, biaya pemadaman dan pemulihannya kembali ditanggung negara dan masyarakat. Pengelola kawasan harus ikut bertanggung jawab memastikan kawasan yang mereka kelola tidak menjadi sumber kebakaran berulang,” ujarnya.

Nadya menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan atau berapa banyak pelaku yang ditangkap. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menurunkanfrekuensi dan luas kebakaran dari tahun ke tahun.

“Kita tidak kekurangan pengalaman menghadapi karhutla. Kita juga tidak kekurangan data. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk membenahi hulunya. Kalau kawasan yang sama terus terbakar, berarti ada persoalan tata kelola yang belum selesai,” pungkasnya.