Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI)/Istimewa
Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih.
AMI menilai reshuffle diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan AMI di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan, infrastruktur, pangan, serta berbagai persoalan sosial yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
"90 persen menteri gagal? Buktikan dengan evaluasi terbuka! Reshuffle atau tumbang!", kata Koordinator AMI yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) Wawan di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
AMI menilai kinerja sejumlah kementerian perlu dievaluasi secara serius. Mereka juga menyoroti sejumlah survei yang disebut menunjukkan adanya pejabat dengan rekam jejak kinerja terburuk di kabinet.
Beberapa kementerian yang menjadi sorotan AMI antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan infrastruktur.
Menurut AMI, reshuffle tidak boleh sekadar menjadi pergantian jabatan atau pembagian kursi politik. Perombakan kabinet harus menjadi momentum untuk menghadirkan menteri yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
AMI juga mendesak pemerintah membuka capaian serta target kinerja setiap kementerian secara transparan. Dengan begitu, publik dapat menilai sejauh mana para menteri menjalankan mandat yang diberikan Presiden.
Menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target maupun menjalankan mandat pemerintahan, kata AMI, harus dievaluasi dan bila diperlukan diganti.
Dalam pernyataannya, AMI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap Menteri Lingkungan Hidup serta seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Kedua, mengganti menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target dan menjalankan mandat pemerintahan.
Ketiga, setiap kementerian wajib membuka capaian dan target kinerja secara transparan kepada publik.
Keempat, memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite.
Kelima, menegaskan bahwa jabatan menteri bukan hadiah politik, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
"Jabatan menteri bukan hadiah politik. Jabatan menteri adalah amanah rakyat. Jika tidak mampu bekerja, evaluasi, diganti," tegas Wawan.
AMI memberikan waktu 7x24 jam kepada Presiden Prabowo untuk merespons tuntutan tersebut.
"Kepada Presiden Prabowo, jika tuntutan AMI tidak direspon dalam 7x 24 jam oleh Presiden Prabowo, maka AMI akan turun ke jalan sampai menang", kata Wawan menegaskan.
AMI menyebut tuntutan tersebut sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Mereka menilai evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada narasi, tetapi menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turut hadir dalam penyampaian sikap tersebut, di antaranya Wawan dari Universitas Bung Karno (UBK), Noval dari Universitas Kosgoro, Okta dan Jojo dari Universitas Jayabaya, Alwi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kahzim dari UBK, Iqbal dan Bojes dari UNSIA, Wahyu dari Universitas Nasional (UNAS), Hadeq dan Aulia dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Samil dari Universitas Satya Negara Indonesia, serta Lutfi dari UIN.
