ANIES Rasyid Baswedan itu seorang representatif fenomenal: satu-satunya merupakan produk the most experienciality dinamisasi reformasi dan transformasi politik regenerasi baru kepemimpinan bangsa!
Hal itu ditandai dengan isyarat bak kehadiran personal the new leadership flagship, di tengah-tengah betapa sangat pengapnya ruang demokrasi dalam mencari alternatif kepemimpinan Indonesia: baru yang bisa membedakan, segar yang bisa mengubah dan moderat yang bisa mentransformasikan kemajuan.
Alias, suatu DNA, gen talenta paduan antara alamiah dan ilmiah, melekat pada kepribadiannya yang bernas, beraras dan berkepemimpinan unggul.
Anies salah satu dari anak negeri pembeda. Bermula dari seorang praktisi akademisi doktoral jenius lulusan AS yang berakar pada kepakaran ilmu ekonomi dan kebijakan publik.
Berkarier politik mumpuni nyaris langsung memenangkan Pilpres 2024. Setelah menjabat gubernur di provinsi paling prestige dan mondialis. Sekaligus, paling multikompleks permasalahannya di ibukota, DKI Jakarta miniatur Indonesia.
Meski, hanya meraih 26 persen atau 40 juta suara menempati posisi runner up di Pilpres 2024, perolehan suaranya itu tetap jadi cermin dan tolok ukur politik berkualitas, bersih dan genuine.
No fake no deceptive.Suara keterpilihannya mayoritas diwakili masyarakat menengah yang cerdas secara intelektualitas; madani yang menjadi ciri khas masyarakat dinamis perkotaan; masyarakat mandiri secara ekonomi; pun masyarakat amicus curiae, sahabat peradilan/hukum serta masyarakat religiusitas, masyarakat taat imani pada keyakinan agama dan moralitas. Suatu
political principle, negara di Republik ini yang rakyatnya agamis, Vox Populi Vox Dei.
Itu berarti makna artikulasi politik pemilihnya adalah 'be universe' masyarakat “semesta” yang melek dan cerdas secara politik, hukum, sosial, ekonomi dan agama.
Masyarakat yang paling utuh (kaffah) dan moderat
political reasonable. Yakni, teranalisis dan terteropong banyak elemen alasan rasional yang secara politik menjadi faktor memberhasilkan atas kepemimpinannya:
acceptable dan telah diakui obyektif oleh publik yang kritikal, opsional, bahkan oposisional.
Sebagaimana telah teruji dan terfaktualisasi keberhasilan kepemimpinannya di Jakarta. Yang betapa begitu amat cermat melakukan pilihan dan pilahan programnya serta sangat konsistens dan bertanggung jawab mengimplementasikannya, dengan semangat kolaboratif, sinergi dan integrasi mengusung tema “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.
Salah satu prestasi terbesarnya yang membanggakan yang diakui oleh lembaga kompeten transportasi dunia adalah perihal tata kelola transportasi publik kota di megapolitan Jakarta menjadi nomor 1 (satu) terbaik di dunia.
Itulah pula yang mendorong kenapa Kerajaan Saudi Arabia kemudian menjadikannya consulting utama untuk pengembangan tata kelola kota-kotanya sebagai kota tujuan dunia. Khususnya, kota tujuan dan kunjungan pusat dunia umat Islam.
Hebatnya, program-program lainnya pun dilakukan secara setara dan merata untuk kepentingan seluruh struktur lapisan masyarakatnya. Setelah dihitung, ternyata tak satu pun meleset dari program dan janji kampanyenya.
Sekaligus, seandainya saja di Pilpres 2024 Anies tidak dicurangi oleh rezim kekuasaan empowerment incumbent (Jokowi diteruskan oleh Gibran) yang penuh tricky keculasan (adanya permainan bansos “pork barrel”; pelibatan aparat Parcok dan Parjo; rekayasa Sirekap KPU; dan konspirasi politik uang “rent seeking” para oligarki konglomerasi), probabilitasnya Anies memenangkannya sangat besar.
Sementara, harus diakui pula bahwa jangankan kritis dan radikal mayoritas terbesar rakyat Indonesia masih kurang melek politik. Untuk tidak menyebutnya sebagai buta politik.
Dikarenakan kondisi masih dalamnya jurang disparitas baik di kota terlebih lagi di desa--diakibatkan masih tebalnya lapisan korosif kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.
Jadi, dalam konteks kepemimpinan negara kriterium mutlak presidensial untuk Indonesia ke depan yang kondisinya sedemikian itu:
Menjadi semacam prasyarat mutlak jika di pucuk kepemimpinan negara itu di awalnya saja telah merusak prinsip dasar nilai “the good exemplary behavior of elite leader”. Tanpa kepemimpinan keteladanan yang baik alias ”Badness the exemplary leadership”.
Maka, otomatis kepemimpinan yang paradoks: artinya bertentangan dan berlawanan dengan kepemimpinan keteladanan yang baik itu telah “membunuh” segala kepentingan bagi penegakkan pilar-pilar “substantif” dan prinsip-prinsip mendasar dalam tata kelola hukum konstitusional kenegaraan yang baik, benar, jujur dan adil.
Jelas, selama ini sesungguhnya impresivitas dan ekspresivitas kepemimpinan Anies itu sudah melekat dan bersimbiosis mutual dengan the exemplary of leadership itu. Yang pilar-pilar prinsip fundamental penguatannya itu sangat dekat dan berada: di bidang/sektor pendidikan; kepastian hukum; dan meritokrasi sebagai anak kandung cerdas dari demokrasi.
Rekam Jejak
Dalam jejak digital dan sejarah pengalaman semesta Anies pernah berkecimpung menyemaikan, menyuburkan dan mengembangkan ide dan praktisi di bidang pendidikan (pernah menjadi head, NGO “Indonesia Mengajar”, Rektor Paramadina dan menteri pendidikan);
Dalam pilar penegakan kepastian hukum (Anies pun pernah menjadi salah satu Ketua Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi--KPK).
Sedangkan, dalam hal meritokrasi adalah menjadi perhatian yang pokok dan utama ketika Anies menjadi Gubernur di Jakarta (tidak hanya Anies memperjuangkan terus-menerus agar upah buruh dan guru naik. Melainkan, meletakkan nilai meritokrasi dalam konteks artikulasi kepentingan publik lebih luas, adalah adanya keberanian seorang pemimpin membersamainya untuk menjaga, meraih dan menegakkan atas suatu penghargaan, profesionalisasi, kehormatan, reputasi, bahkan tentang kejujuran, kebenaran dan keadilan) bagi seluruh warganya.
Dan secara aktualisasinya, Indonesia tengah mengalami krisis multidimensi disebabkan oleh kerusakan di tiga pilar penting ini: masih rendahnya tingkat kualitas pendidikan; lemahnya kepastian hukum; dan otomatis dengan sendirinya meritokrasi lebih dini akan mengalami “kelumpuhan” terlebih dahulu bilamana faktor pendidikan dan kepastian hukum itu bermasalah.
Terlebih, nyatanya faktualisasinya selama satu dekade ini Indonesia telah dikelabui oleh rezim kekuasaan Jokowi. Yang jelas-jelas berlawanan dan bertentangan dengan prinsip
the exemplary of leadership itu, telah melanggar ketiga pilar tersebut.
Di pendidikannya, baik ijazah Jokowi yang mengaku sarjana kehutanan maupun Gibran selevel ijazah SMA pun diduga tidak ada; telah rusaknya kepastian hukum semenjak semula saat jabatan Wapresnya (Gibran meneruskan kekuasaan Jokowi) dipaksakan dengan cara “merudapaksa” melanggar konstitusi; maka otomatis fungsi dan peran meritokrasi sesungguhnya telah “mati” dibunuh di sepanjang serta saat legacy pengaruh kekuasaan rezim Jokowi itu masih berlangsung.
Maka, efek dampak buruknya yang terjadi betapa korupsi, kolusi dan nepotisme itu menjadi sangat tumbuh subur di seluruh lini pemerintahannya. Teringat, betapa KPK telah dilumpuhkan dengan dilakukan pemecatan 70 karyawannya yang memiliki integritas dan loyalitas yang sangat militan dan tinggi.
Akibatnya, menyemaikan banyak penyimpangan kewenangan kekuasaan: adanya konspirasi penguasa melalui “rent seeking” dengan para oligarki konglomerasi dengan cara licik PSN yang meluas.
Itu kemudian menular dan menjalar menjadi penyakit korupsi “follow the money” di seluruh lini lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, baik parlemen lembaga legislasi maupun lembaga penegakkan supremasi hukum, yudikasi.
Tak terkecuali, lembaga Polri sampai disebut Parcok. Sedangkan, lembaga kemiliteran TNI, disebut Parjo. Keduanya, menjadi jaringan kepanjangan kaki tangan “keamanan” dan “pertahanan” untuk mengawal dan melanggengkan konspirasi jahat “vested interested” penguasa-pengusaha itu. Bukan untuk kedaulatan rakyat!
Itulah kenapa kemudian hal itu menjadi “blunder” dan “damage” bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang baru dua tahun berjalan, yang diboncengi Gibran.
Ada 2 (dua) program yang sungguh-sungguh paling melukai bangsa ini di sepanjang sejarah pemerintahan RI. Boleh jadi peristiwa ini telah ditonton dan disaksikan oleh seluruh negara dan pemerintahannya paling tidak negara di kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu yang sangat “memalukan”:
Pertama, program MBG yang keniscayaannya berada di sektor pendidikan seperti menukar “kepedulian” seolah baik untuk siswa dalam peningkatan gizi yang sesungguhnya
zonk. Tetapi, membuat sangat menyayat dan melukai para guru dalam meraih hak kesejahteraannya.
Padahal, faktualisasinya di balik “Keringkihan” masalah dualisme ini saat sektor pendidikan menjadi prioritas (20 persen menjadi bagian terbesar dari alokasi APBN) betapa sarana infrastruktur program MBG yang sangat serakah dan rakus memakan paling besar biaya. Itulah yang menjadi bancakan korupsi para pengelolanya. Ironisnya, pelaku SPPG-nya, adalah dari awal produk kolusi dan nepotisme para pejabatnya.
Kedua, menyangkut masalah kepastian hukum betapa telah meruntuhkan ketahanan upaya penegakkan supremasi hukum. Bak hanya tersisa puing-puing kenistaan dan kehinaannya.
Yaitu, adanya peristiwa perseteruan antara lembaga yang seharusnya bersama berfungsi menegakkan supremasi hukum. Antara Korps Adhyaksa dan Korps Tri Barata. Yang dipicu sama-sama saling menuduh melakukan dan menyimpan dana-dana hasil korupsi yang sangat luar biasa besar (kasus eks Jampidsus diduga telah ditemukan bukti korupsinya sebanyak 74 kg emas dan dana Rp647 miliar).
Pertanyaannya sekarang apakah kedua peristiwa ini akan menjadi penyadaran bagi kepemimpinan Pragrib direfleksikan dengan “keikhlasan” untuk pengunduran dirinya? Tanpa dimakzulkan?
Tetapi, penampakannya akan tidak sama sekali. Terutama, Gibran dengan berlangsungnya Safari Jokowi--trah keluarga politik dinasti ini sepertinya sudah putus tali urat malunya. Bahkan, masih pula menantikan “durian runtuh” jika Prabowo dianggap sudah “tidak mampu” lagi. Entahlah, apapun alasannya.
Jadi, kesimpulan akhirnya “the exemplary leadership” inilah yang akan dibutuhkan kehadirannya dalam ketokohan kepemimpinan di Pilpres 2029 mendatang.
Semula Jokowi yang diharapkan menjadi pemimpin keteladanan bagi kesejahteraan dan keadilan “wong cilik” yang satu dekade dahulu tertindas, mengecohnya, mencuranginya bahkan membodohinya. Termasuk, Anies yang dikalahkannya di Pilpres 2024 menjadi korban pengecohannya itu pula!
Maka, sesungguhnya Anies lah yang akan menjadi calon Presiden terbaik di Pilpres 2029. Anies lah yang akan menjadi figur paling tepat sebagai perwujudan “the exemplary leadership” itu.
Dikarenakan Anies lah yang telah menjadi hikmah pengalaman dan pembelajaran sejarah bagi dirinya sendiri untuk memimpin bangsa ini kelak. Sekaligus, hikmah bagi perjalanan hidup rakyat, bangsa dan negara ini seluruhnya membersamainya selanjutnya!
Wallahua’lam Bisshawab. Dairy Sudarman
Pemerhati politik dan kebangsaan
