Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia)
Pemerintah Indonesia membantah tudingan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Indonesia menjadi bagian dari jaringan transhipment atau pengalihan barang asal China untuk menghindari tarif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tudingan tersebut tidak sesuai dengan kondisi perdagangan Indonesia.
Tuduhan tersebut tertulis dalam laporan pemerintah AS berjudul The Great Transhipment Scam, Indonesia ditempatkan dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, dan Turki.
Kelompok itu disebut sebagai negara yang memiliki integrasi manufaktur dengan China dan menjadi jalur ekspor berbagai produk, termasuk plastik dan turunannya untuk menuju AS.
"Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Indonesia dituduh bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, Vietnam yang masuk di dalam global untuk transshipment. Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,"kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Airlangga juga menyoroti penyebutan kawasan industri Batam dan Bekasi yang ditulis dalam laporan tersebut. Ia menjelaskan, kawasan industri di dua daerah tersebut telah berkembang sejak 1990-an dan industri plastik di Indonesia mayoritas merupakan perusahaan nasional.
Selain itu, bahan baku plastik juga telah tersedia dari produksi dalam negeri, antara lain melalui Chandra Asri dan Lotte Chemical.
“Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses,” tegasnya.
Menurut Airlangga, produk kemasan plastik yang diproduksi di Indonesia sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sebagian lainnya diekspor ke negara-negara sekitar, bukan ke AS.
“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” ujarnya.
Karena itu, Airlangga meminta publik tidak perlu mengkhawatirkan laporan tersebut. Ia menilai kajian pemerintah AS masih didasarkan pada asumsi dan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Kita tidak perlu khawatir dengan studi. Namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” jelasnya.
Sebagai informasi, transhipment scam merupakan praktik pengiriman barang melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal barang, salah satunya dengan tujuan menghindari tarif.
Dalam laporan tersebut, pemerintah AS menyebut terdapat sekitar 40 negara yang masuk dalam shadow transhipment network. Barang yang diproduksi di China disebut dapat menjalani proses produksi atau perakitan terbatas di negara ketiga sebelum dikirim ke AS dengan identitas asal barang berbeda.
Selain Indonesia, Singapura ikut masuk Tier 3 bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. Adapun Tier 1 mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan yang disebut sebagai platform ekspor utama menuju AS.
Pemerintah AS memperkirakan praktik penghindaran tarif melalui transhipment berpotensi membuat penerimaan bea masuk AS hilang antara 40-303 miliar Dolar AS.
