Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Bisnis

Pertalite Bukan Diperketat, Penyaluran Diarahkan Tepat Sasaran

KAMIS, 20 AGUSTUS 2026 | 13:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 10 masih dikaji pemerintah. Kebijakan tersebut disebut bukan untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, melainkan memastikan subsidi diterima masyarakat yang tepat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.

"Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, gitu," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Kamis 20 Agustus 2026.


Menurut Purbaya, pemerintah masih menghitung potensi penghematan dari kebijakan tersebut. Estimasi sementara, penghematan dapat mencapai sekitar sepersepuluh dari anggaran yang tersedia.

"Nanti ada penghematan tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," tuturnya.

Rencana penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran tersebut sebelumnya dikaitkan dengan rencana penurunan kuota BBM subsidi pada 2027. Kuota tahun depan disebut sekitar 20,09 juta kiloliter (KL), jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi kuota tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta KL.

Purbaya sebelumnya juga menegaskan pembatasan pembelian Pertalite tidak akan diikuti kenaikan harga. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 12 Agustus 2026.

Ia menambahkan, pemerintah akan menguji kebijakan tersebut secara bertahap sambil mengukur dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah juga telah melakukan riset mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Senada dengan Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penataan subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BBM subsidi dinikmati masyarakat yang berhak.

Bahlil menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak lagi menjadi penerima subsidi BBM.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya