Representative Image (Foto: AI)
Pemerintah Suriah memberikan akses kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa sebuah situs di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur laut.
Izin tersebut menandai pertama kalinya personel IAEA dapat mengakses lokasi tersebut sejak 2008.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shaibani menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers bersama Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi di Damaskus.
Menurutnya, kerja sama antara Suriah dan IAEA kini telah memasuki tahap yang lebih maju. Sehingga, pendekatan Damaskus dalam menangani persoalan nuklir berlandaskan transparansi.
Pemerintah Suriah juga tengah menangani warisan aktivitas nuklir dari pemerintahan sebelumnya, sembari membuka ruang kerja sama dengan komunitas internasional.
“Terkait aktivitas nuklir, Damaskus sedang berurusan dengan warisan rezim sebelumnya,” kata al-Shaibani dalam sebuah pernyataan, dikutip Rabu, 19 Agustus 2026.
Dia menambahkan bahwa apa yang disebutnya sebagai “New Syria” berupaya membangun kerja sama dengan masyarakat internasional.
Sementara itu, Grossi menyampaikan apresiasi kepada otoritas Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa atas komitmen untuk bekerja sama dengan IAEA.
Upaya bersama tersebut akan memastikan aktivitas nuklir Suriah tidak lagi dikaitkan dengan senjata nuklir.
Grossi juga mengungkapkan bahwa material nuklir yang berasal dari era rezim sebelumnya ditemukan di salah satu lokasi di Deir ez-Zor.
IAEA, kata dia, akan melakukan inventarisasi terhadap material tersebut dan memastikan semuanya disimpan secara aman.
Mantan Presiden Bashar al-Assad yang berkuasa hampir 25 tahun melarikan diri ke Rusia pada akhir 2024, mengakhiri kekuasaan Partai Baath selama beberapa dekade.
Pemerintahan transisi yang dipimpin al-Sharaa kemudian dibentuk pada awal 2025, menandai babak baru bagi Suriah dalam menjalin hubungan dengan komunitas internasional.
