Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono di Pelabuhan Patimban. (Foto: Istimewa)
Beroperasinya Pelabuhan Patimban secara maksimal menjadi harapan para pengguna jasa pelayaran di Indonesia khususnya Jawa Barat. Pasalnya, yang terletak di pesisir utara Kabupaten Subang ini digadang-gadang turut menjadi simpul logistik nasional di Jawa Barat..
Anggota Komisi VII DPR yang juga praktisi kemaritiman Bambang Haryo Soekartono menyatakan bahwa niatan awal pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) adalah untuk mem-backup padatnya kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Awalnya ini kan dulu mau dibangun pelabuhan di Cilamaya untuk mengantisipasi lonjakan peti kemas di Tanjung Priok yang sudah hampir melewati batas maksimum. Akhirnya Cilamaya tidak jadi dan kemudian dibangun di Patimban,” kata Bambang kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 17 Agustus 2026.
Lanjut dia, kalau tidak diantisipasi maka akan berbahaya bagi alur logistik nasional yang tentunya bisa berdampak pada perekonomian.
“Kapasitas peti kemas di Tanjung Priok 8,30 juta TEUs pertumbuhan hingga 15 persen. Ini perlu pengalihan atau penambahan agar tidak kelebihan volume atau kongesti, overload peti kemas. Sementara dengan tingkat pertumbuhan 15 persen maka tidak lebih dari 4 tahun kapasitas di Tanjung Priok yang totalnya 12 juta TEUs terjadi overload. Makanya itu diharapkan Pelabuhan Patimban harus sudah selesai sejak dibangun (dari) 2020,” jelasnya.
Legislator Gerindra ini menyebut dalam akhir kunjungannya di awal tahun 2026 ke pelabuhan Patimban, ia mendapatkan belum signifikannya perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di sana.
“(Proyek) Patimban ini merupakan proyek strategis nasional yang terintegrasi dengan Subang Smartpolitan dan bandara Kertajati, tapi (di Patimban) belum ada crane. Jadi ini perlu penekanan PSN Patimban (untuk cepat beroperasi maksimal),” imbuhnya.
Anggaran Besar
BHS akrab disapa membeberkan dalam PSN Patimban, sejumlah anggaran besar mencapai hampir Rp50 triliun telah digelontorkan dalam skema APBN dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha).
Ia pun menghendaki agar sudah selayaknya BPK turun tangan untuk mengecek kondisi penggunaan anggaran tersebut.
“Anggaran segitu besar harusnya (proyek Patimban) sudah selesai. Ini kalau ada sesuatu yang tidak benar kenapa BPK, KPK, jaksa tidak turun. Seharusnya mereka turun (memeriksa),” tegasnya.
Anggota DPR Dapil Jatim I yang melingkupi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini berharap agar pada tahun depan, Pelabuhan Patimban sudah beroperasi dengan layak yang melayani peti kemas hingga 7,5 juta TEUs.
“Jadi kita mendorong pemerintah dan (pihak) pengelola untuk mempercepat pengadaan crane, terminal peti kemas yang layak agar bisa mengantisipasi peti kemas yang sudah mendekati overload di Tanjung Priok,” pungkasnya.
Terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban resmi beroperasi pada awal Juli 2026 lalu. Pengoperasian terminal ditandai dengan pengiriman perdana barang oleh kapal kontainer MSC ARIA III Monrovia yang berlayar dari Patimban ke Singapura, hingga menuju Shanghai, China.
Direktur Operasional Patimban Global Terminal (PGT), Fian Indiyawanto sebelumnya mengatakan, kapal tersebut mengangkut kontainer sekitar 1.800 TEUs berbagai jenis barang, mulai dari produk otomotif hingga barang konsumsi.
Kemudian teranyar, kapal peti kemas berukuran Panamax, MSC Bremerhaven V juga sandar perdana di Pelabuhan Patimban pada Senin, 3 Agustus 2026.
Simpul Logistik Nasional
Terpisah, praktisi kepelabuhanan dan logistik nasional, Bambang Sabekti menegaskan bahwa Patimban perlu menjadi simpul jaringan pelayaran domestik. Muatan ekspor dari Makassar, Bitung, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Belawan, Padang, Panjang, dan pelabuhan lainnya tidak harus langsung mencari layanan internasional dari pelabuhan asal atau bergantung pada pelabuhan alih muat di luar negeri.
“Melalui jaringan kapal pengumpan (feeder vessel), muatan dapat dikonsolidasikan di Patimban sebelum diberangkatkan menggunakan kapal induk (mother vessel) menuju Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, maupun Asia Timur. Pola ini dikenal sebagai sistem hub dan jari-jari (hub and spoke), yang selama puluhan tahun menjadi fondasi efisiensi pelayaran peti kemas dunia,” ucap Bambang.
Lanjut dia, agenda kebijakan berikutnya adalah mempercepat integrasi angkutan multimoda. Rencana pembangunan jalur kereta api hingga kawasan dermaga Patimban tidak boleh dipandang sebagai proyek transportasi semata. Infrastruktur tersebut harus menjadi bagian dari strategi logistik nasional.
“Ketika jalur itu beroperasi, peti kemas ekspor dari Semarang, Surabaya, maupun kawasan industri lain di sepanjang Pantai Utara Jawa dapat diangkut menggunakan kereta api menuju Patimban untuk dimuat ke kapal induk. Integrasi antarmoda akan menurunkan biaya logistik, mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya, sekaligus meningkatkan kepastian waktu pengiriman,” pungkasnya.
