Pakar politik dan militer Selamat Ginting. (Foto: RMOL)
Pakar politik dan militer Selamat Ginting mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terlena dengan kedekatan politiknya bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Di politik berdekatan belum tentu sejalan. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu,” kata Selamat dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia menilai Prabowo perlu memiliki strategi matang dalam menghadapi kekuatan politik yang telah terbentuk selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, tidak mudah menghadapi jaringan kekuasaan yang sudah mengakar sehingga diperlukan langkah politik, hukum, dan ekonomi yang terukur.
Selamat mengatakan salah satu langkah pemerintahan Prabowo yang perlu didukung adalah pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menilai keberadaan satgas tersebut penting karena berkaitan dengan upaya menghadapi kekuatan oligarki dan menertibkan penguasaan sumber daya alam.
Ia justru mengingatkan adanya upaya yang berpotensi melemahkan Satgas PKH. Menurutnya, pembubaran atau pelemahan satgas dapat membuka ruang bagi kepentingan kroni, terlebih bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Ini ada upaya melindungi kroni dengan melemahkan, membubarkan Satgas PKH. Ini bertepatan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
Selamat juga menyinggung dinamika politik yang terjadi pada Agustus tahun lalu yang menurutnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan saat ini. Ia menilai berbagai gejolak politik harus menjadi perhatian Prabowo dalam membaca peta kekuatan di sekeliling pemerintahannya.
Menurutnya, pidato Prabowo di hadapan DPR RI juga menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin didikte oleh kekuatan tertentu dan memiliki cara sendiri dalam menjalankan pemerintahan.
“Presiden Prabowo terkesan tidak mau didikte. Dia punya cara sendiri,” katanya.
Karena itu, Selamat mendorong Prabowo melakukan evaluasi terhadap jajaran elite pemerintahan, termasuk melalui reshuffle kabinet maupun perubahan di institusi penegak hukum dan militer. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dalam aspek hukum, politik, dan ekonomi.
Selamat mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan tidak selalu terjadi karena persoalan politik semata. Ia menilai persoalan hukum, ekonomi, dan kekuatan politik dapat menjadi faktor yang saling berkaitan hingga berujung pada jatuhnya pemerintahan.
Ia juga meminta Prabowo memperhatikan faktor usia dan potensi dimanfaatkannya celah oleh kekuatan lama. Menurutnya, sejarah politik Indonesia menunjukkan bagaimana perubahan kekuasaan dapat berlangsung ketika kekuatan politik di sekitar pemimpin mulai bergerak.
Dalam kondisi tersebut, Selamat menilai Prabowo perlu memastikan institusi negara bekerja secara independen dan efektif. Ia juga mengingatkan bahwa KPK dan Polri dinilai belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk menghadapi persoalan yang berkaitan dengan warisan kekuasaan sebelumnya.
“KPK, Polri nggak bisa diandalkan karena warisan lama,” tandasnya.
