Berita

Anggota Komisi DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto: istimewa)

Politik

Sudah Waktunya RI Berdaulat Pangan, Energi dan Teknologi

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 18:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen kebangsaan dan menuntaskan berbagai pekerjaan rumah negara. 

Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” relevan dengan tantangan yang masih dihadapi bangsa.

“Tema ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus tecermin pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka,” ujarnya, Senin, 17 Agustus 2026.


Legislator asal Kalimantan Selatan ini menggarisbawahi bahwa arti kedaulatan di era modern telah bergeser dan cakupannya jauh lebih luas. Indonesia tidak bisa lagi sekadar berpuas diri dengan pengakuan wilayah secara hukum internasional jika kebutuhan dasarnya masih bergantung pada pihak luar.

“Kedaulatan bukan sekadar pengakuan teritorial, melainkan kemandirian penuh di sektor pangan, energi, dan teknologi,” tegasnya.

Pada sektor pangan, Habib Aboe Bakar memberikan sorotan tajam mengenai konsep ketahanan yang selama ini dijalankan. Ia menilai ketersediaan pasokan di pasar tidak akan berarti apa-apa apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mengaksesnya.

“Pada sektor pangan, kedaulatan berarti kemandirian pangan dengan harga yang terjangkau. Termasuk adanya kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga pangan murah saja tidak cukup, namun harus ada kemampuan atau daya beli rakyat. Apa gunanya barang ada di pasar kalau rakyat tidak punya uang untuk membelinya?” kata Habib Aboe Bakar.

Selain pangan, sektor energi tak luput dari perhatiannya. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan klasik pemadaman listrik berkala yang masih menghantui wilayah luar Jawa khususnya Kalimantan Selatan, serta menjamin keadilan harga energi bagi masyarakat prasejahtera.

“Sedangkan kemandirian energi berarti tidak boleh lagi ada byar pet, dengan harga token listrik yang ramah untuk kantong rakyat. Selain itu, tidak ada lagi antrean BBM yang mengular di SPBU. Harus ada jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan dengan harga yang tetap terjangkau,” lanjut pria yang akrab disapa Habib ini.

Dia juga menyoroti urgensi penguasaan teknologi. Menurutnya, inovasi teknologi harus bergerak secara paralel, baik untuk mendongkrak ekonomi rakyat di sektor agraria maupun untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

“Di sisi lain, harus ada kemandirian teknologi. Mulai dari teknologi sederhana tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh petani, peternak, maupun nelayan kita di desa-desa, hingga teknologi dengan kompleksitas tinggi seperti alat utama sistem senjata (alutsista) kita. Sudah saatnya kita memproduksi dan menggunakan karya anak bangsa sendiri,” pungkas Habib Aboe Bakar.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya