Haghia Sophia Lubis (Foto: Istimewa)
Perempuan Indonesia kini memiliki ruang yang semakin luas untuk berkarya, menyampaikan gagasan, dan mengambil peran dalam pembangunan.
Namun, menurut pengacara bidang hukum keuangan internasional, Haghia Sophia Lubis, ruang yang terbuka belum selalu berarti kesempatan yang setara.
Ia menilai perempuan saat ini memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan gagasan, berkarya, dan terlibat dalam pembangunan dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, terbukanya ruang tersebut belum selalu diikuti kesempatan yang setara.
“Menurut saya, perempuan Indonesia hari ini memiliki ruang yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi ruang tersebut belum selalu menghasilkan kesempatan yang setara,” ujar Haghia, dalam pernyataannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Senin 17 Agustus 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut penting diperhatikan mengingat jumlah perempuan mencapai hampir separuh populasi Indonesia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan pada 2025 mencapai sekitar 140,9 juta dari total 284,4 juta penduduk.
Haghia juga menyoroti hambatan perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan, termasuk glass ceiling atau hambatan struktural yang kerap muncul pada jenjang menengah menuju posisi puncak.
“Persoalan yang saya lihat justru sering muncul pada jenjang menengah menuju jenjang kepemimpinan, atau the glass ceiling,” kata perempuab lulusan LL.M. Harvard Law School ini.
Ia menilai tantangan semakin kompleks ketika perempuan memasuki fase perkawinan dan memiliki anak. Tanggung jawab domestik dan pengasuhan dapat menciptakan double burden, ketika perempuan harus menjalankan tanggung jawab profesional sekaligus memikul sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.
Menurut Haghia, kemandirian ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat posisi perempuan. Kemandirian tersebut tidak hanya berkaitan dengan karier, tetapi juga pendidikan, keterampilan, akses terhadap pekerjaan dan aset, serta literasi keuangan.
“Financial independence bagi perempuan bukan berarti menolak peran laki-laki atau institusi keluarga. Kemandirian ekonomi memberikan perempuan pilihan dan posisi tawar ketika menghadapi situasi yang tidak sehat, termasuk KDRT,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesetaraan tidak seharusnya menempatkan perempuan pada pilihan antara keluarga dan karier.
“Perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjadi ibu yang baik dan menjadi profesional yang baik. Menjadi ibu tidak mengurangi kapasitas seorang perempuan untuk memimpin, sebagaimana memiliki karier tidak mengurangi nilai seorang perempuan sebagai ibu,” tegasnya.
Haghia juga menyoroti masih tingginya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus sepanjang 2025, meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hampir 90 persen kasus terjadi dalam ranah personal.
Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, menurut Haghia, tantangan perempuan bukan lagi sekadar membuka akses, tetapi memastikan kesempatan tersebut dapat berkelanjutan.
“Pintu itu sudah mulai terbuka. Tantangan berikutnya adalah memastikan perempuan tidak berhenti di tengah perjalanan karena sistem kerja dan struktur sosial belum mengakomodasi realitas kehidupannya,” tuturnya.
Ia menilai kemerdekaan perempuan pada akhirnya adalah kemampuan untuk menentukan pilihan, mulai dari memperoleh pendidikan, bekerja dan mandiri secara finansial, membangun keluarga, hingga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai posisi kepemimpinan.
“Ketika hampir separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, memastikan mereka dapat mencapai potensi terbaiknya bukan hanya agenda perempuan. Itu adalah kepentingan Indonesia,” pungkasnya.
