DERAP langkah revolusi pemikiran makin menggema. Komunitas epistemik semakin mewujud nyata. Pemikiran kejeniusan mulai tersemai. Itulah yang sedang terjadi di Markas Mazhab Tebet, tempat Sekolah Pemikiran Kejeniusan berlangsung, di bawah asuhan Ichsanuddin Noorsy dan Yudhie Haryono, dua ekonom yang selama ini konsisten mengkritik dominasi paradigma neoliberal dalam pembangunan Indonesia, sekaligus menawarkan solusinya.
Sesi kedua Sekolah Pemikiran Kejeniusan berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Setelah pada sesi pertama peserta diajak memasuki cara berpikir yang fungsional, struktural dan komprehensif, substansial, kali ini Yudhie Haryono mengampu materi “Pancasila, Spiritualisme, dan Ekopol Pancasila”, berbagi sesi dengan Kirdi Putra yang membawakan materi “Kesadaran Sejarah dan Mental Nusantara.” Dua materi tersebut seperti membawa peserta melihat Indonesia dari dua sisi: fondasi spiritual-ideologisnya dan jejak panjang peradabannya.
Dalam sesinya, Yudhie menyoroti sebuah persoalan yang barangkali jarang kita pertanyakan: mengapa terdapat jarak antara spiritualisme yang melekat dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan praktik penyelenggaraan negara melalui berbagai produk hukum dan kebijakan turunannya? Di satu sisi, negara dibangun di atas nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan, dan Keadilan Sosial. Namun di sisi lain, sejumlah kebijakan ekonomi dan regulasi, termasuk yang lahir dalam rezim UU Cipta Kerja, kerap diperdebatkan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Di sinilah muncul apa yang disebut Yudhie sebagai dualisme kepribadian negara dalam menjalankan lima dasar statis dan empat dasar dinamis Pancasila. Ada jarak antara apa yang seharusnya (Das Sollen) dengan apa yang senyatanya (Das Sein). Pancasila berada di wilayah cita-cita, sementara praktik kenegaraan kadang berjalan dengan logika yang berbeda. Persoalannya bukan sekadar apakah sebuah kebijakan legal atau tidak, melainkan apakah hukum dan kebijakan tersebut benar-benar merupakan pengejawantahan dari jiwa konstitusi.
Sebab negara Indonesia sejatinya bukan negara yang bebas nilai. Negara ini dibangun sebagai entitas yang ber-Tuhan, berkemanusiaan, berpersatuan, bergotong royong, dan berkeadilan. Kelima nilai tersebut bukan hiasan ideologis yang hanya dibaca pada upacara kenegaraan. Ia seharusnya menjadi prinsip dasar dalam menjalankan amanat konstitusi: melindungi seluruh rakyat, menyejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih dalam. Jika negara memiliki jiwa, apakah kebijakan negara juga seharusnya memiliki jiwa? Inilah yang harus kita jawab bersama.
Dalam sesi berikutnya, Kirdi Putra memperkaya khazanah pemikiran peserta melalui paparannya mengenai warisan pemikiran dan kejeniusan leluhur Nusantara. Dari Borobudur, Majapahit, hingga peninggalan peradaban yang masih bisa kita temukan jejaknya di Kraton Yogyakarta, kita diajak melihat bahwa bangsa ini bukan bangsa yang baru belajar mengenal peradaban. Jauh sebelum negara republik berdiri, Nusantara telah melahirkan kemampuan intelektual, teknologi, tata sosial, seni, arsitektur, pemerintahan, dan kebudayaan yang menunjukkan tingkat kecerdasan peradaban yang tinggi.
Borobudur, misalnya, tidak sekadar dapat dilihat sebagai bangunan batu yang megah. Ia adalah manifestasi pengetahuan, teknologi, kosmologi, spiritualitas, dan organisasi sosial yang memungkinkan sebuah masyarakat membangun karya luar biasa tanpa teknologi modern seperti yang kita kenal sekarang. Demikian pula Majapahit bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah bukti bahwa leluhur Nusantara pernah membangun kemampuan politik, ekonomi, maritim, dan kebudayaan dalam skala luas.
Pesan Kirdi menjadi penting dan relevan jika kita membaca arah bangsa hari ini. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia tidak boleh minder dan bersikap inferior. DNA bangsa kita adalah DNA pemenang, bukan DNA pecundang.
Pernyataan itu bukan ajakan untuk terjebak dalam romantisme sejarah. Justru sebaliknya. Kesadaran sejarah seharusnya menjadi energi untuk bertanya: jika leluhur kita pernah mampu menciptakan peradaban, mengapa generasi hari ini merasa bahwa segala sesuatu yang hebat harus selalu datang dari luar?
Sepulang dari kelas, pikiran saya kembali kepada sebuah kalimat yang sangat dalam dalam Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...”
Kalimat itu seolah mengingatkan kembali bahwa bangsa ini sejak awal tidak membangun republik hanya dengan kalkulasi kekuasaan. Ada dimensi spiritual yang menjadi fondasinya. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hasil perjuangan manusia, tetapi juga sebagai rahmat Tuhan yang menyertai sebuah keinginan luhur.
Maka sesulit dan sebesar apa pun hambatan, gangguan, dan ancaman yang menghadang, bangsa ini tidak semestinya kehilangan keyakinan. Selama perjuangan kita didorong oleh keinginan luhur—keinginan untuk menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat—maka perjuangan itu memiliki fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Saya merasa inilah makna terdalam Sekolah Pemikiran Kejeniusan. Ia bukan sekadar sekolah untuk menghafalkan sejarah atau memahami teori ekonomi. Ia adalah ruang untuk membangunkan kembali kesadaran tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa republik ini didirikan. Sebab sebuah bangsa akan mudah kehilangan masa depan ketika ia kehilangan ingatan tentang kejeniusannya sendiri.
Dan revolusi pertama yang harus kita lakukan bukanlah mengganti orang, melainkan mengganti cara berpikir kita. Dari inferior menjadi percaya diri, dari peniru menjadi pencipta, dari konsumen menjadi produsen, dan dari bangsa yang sekadar bertahan menjadi bangsa yang kembali membangun peradaban.
Derap langkah itu baru dimulai. Masih ada lima sesi berikutnya, sambil ingat tesis YH, "tiada revolusi yang tidak berawal dari sebuah tulisan dan gerakan.
Ryo Disastro
Peneliti Ekopol Nusantara Centre
