Empat kepala daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kertanegara, dan Buru bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. (Foto: Humas Kemensos)
Empat kepala daerah memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing. Komitmen itu disampaikan Bupati Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru saat menemui Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Agus Jabo mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” ujar Agus Jabo.
Ia menegaskan Sekolah Rakyat ditujukan untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan,” tegasnya.
Agus menyebut masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah. Sementara kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru sekitar 43 ribu siswa.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding dengan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar siswa, termasuk makan, laptop, serta seragam. Program ini juga terintegrasi dengan pemberdayaan keluarga.
Pemerintah, kata Agus, menyiapkan renovasi 10 ribu rumah orang tua siswa melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Setiap keluarga juga mendapat bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.
“(Itu hanya bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” katanya.
Dukungan daerah mulai diwujudkan melalui kesiapan lahan. Bupati Agam Benni Warlis menyiapkan 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
“Kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk Sekolah Rakyat sudah tersedia,” ujar Benni.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengusulkan lahan pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Ia juga menyerahkan sertifikat lahan untuk proses verifikasi.
“Harapannya bisa masuk ke tahap tiga,” kata Aulia.
Bupati Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare. Sementara Bupati Buru Ikram Umasugi masih menyiapkan lahan beserta sertifikatnya.
“Masyarakat Buton Selatan merindukan Sekolah Rakyat itu,” ujar Adios.
