Indonesia Harus Revolusi Total Tata Keselamatan Pelayaran

Kisah kecelakaan kapal seakan tak pernah berakhir di balik megahnya janji manis soal cita-cita negara maritim. Sungguh ironi memang, luas lautan yang mencapai dua pertiga wilayah Indonesia, namun transportasi laut justru menjadi momok yang terus memakan korban.

Teranyar, kasus terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep pada Minggu, 2 Agustus 2026 menyisakan luka mendalam. Sebelumnya ada pula kejadian KMP Balibo menabrak jembatan Dermaga Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar, Kamis, 9 Juli 2026.   

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi melontarkan kekecewaannya terhadap peran pemangku kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub).

Siswanto menganggap kecelakaan yang terus berulang seharusnya membuat para pejabat di Ditjen Hubla memiliki jiwa ksatria terkait gagalnya mengurus keselamatan pelayaran. 

“Perlu ada pertanggungjawaban moral dari regulator dalam bentuk pengunduran diri dan Indonesia sudah saatnya revolusi total tata keselamatan pelayaran,” kata Siswanto kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Lanjut dia, Menteri Perhubungan sudah sepatutnya mengevaluasi kinerja Dirjen Hubla yang terus menuai sorotan publik.

“Publik wajar meminta pertanggungjawaban regulator, soal dari masa ke masa tidak ada perbaikan sistem keselamatan pelayaran kita,” pungkasnya.