Berita

Prosesi penobatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai sesepuh raja-raja Timor. (Foto: PSI)

Politik

Safari Politik Jokowi Bertendensi Merusak Budaya Lokal

SENIN, 03 AGUSTUS 2026 | 17:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu diikuti dengan prosesi pemberian gelar adat bertendensi merusak budaya lokal.

Demikian penegasan peneliti media dan politik Buni Yani kepada RMOL, Senin 3 Agustus 2026.

"Yang paling berbahaya dari kunjungan Jokowi ke berbagai daerah ini adalah tendensinya untuk merusak budaya lokal," kata Buni Yani. 


Menurut Buni Yani, pemberian gelar adat di Lampung menuai banyak masalah karena bertentangan dengan tradisi setempat.

Itu sebabnya, kata Buni Yani, pemberian gelar adat di NTT juga patut dicurigai tidak alami, penuh rekayasa, memiliki tendensi politik yang besar.

"Pemberian gelar adat di NTT buat Jokowi 
sangat potensial membawa masalah di kemudian hari," kata Buni Yani.

Diketahui, Jokowi resmi menyandang gelar Sesepuh Raja-Raja Timor setelah dinobatkan oleh delapan raja yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor pada Sabtu 1 Agustus 2026. 

Penobatan digelar dalam rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang.

Raja Amanatun, Jonathan Banunaek, mengatakan penobatan tersebut dilakukan langsung oleh delapan raja yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya