Pemprov DKI Diminta Gandeng TNI-Polri Redam Kekhawatiran Pagar Tinggi di Mal

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera turun tangan menanggapi fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang memicu spekulasi akan terjadinya kerusuhan yang berujung penjarahan.

"Kalau sampai banyak pusat perbelanjaan merasa perlu memasang pagar tinggi, berarti ada persepsi kekhawatiran yang tidak boleh diabaikan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, kepada RMOL, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Wibi, Pemprov DKI memiliki tugas bukan hanya memastikan Jakarta benar-benar aman, tetapi juga memastikan masyarakat dan pelaku usaha tidak diselimuti rasa takut.

"Rasa aman sama pentingnya dengan keamanan itu sendiri," ungkap Legislator Partai Nasdem itu. 

Karenanya, Pemprov DKI harus memperkuat komunikasi publik, berkoordinasi erat dengan TNI-Polri, dan membangun dialog dengan pengelola pusat perbelanjaan agar tidak muncul kepanikan yang justru berdampak pada iklim investasi dan aktivitas ekonomi. 

"Jakarta harus tetap menjadi kota yang terbuka, aman, dan memberi rasa nyaman bagi semua," pungkasnya.