Gagasan ini ditulis dalam rangka menyongsong Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sebagai refleksi menjaga persatuan, kemandirian, dan arah perjuangan NU di masa depan
TRADISI Nahdlatul Ulama (NU) sejak lama meyakini bahwa perbedaan adalah rahmat. Dari keberagaman pandangan itulah lahir kekayaan pemikiran, budaya musyawarah, serta kearifan yang menjadi kekuatan utama organisasi.
Selama tetap berada dalam bingkai ukhuwah dan koridor perjuangan, perbedaan justru menjadi penggerak dinamika organisasi.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika perbedaan berubah menjadi polarisasi yang berkepanjangan.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan dinamika internal NU yang semakin mengeras. Perbedaan pandangan di tingkat elite perlahan menjalar ke tingkat wilayah, cabang, hingga ranting. Keterbelahan yang belum sepenuhnya pulih mulai melahirkan sekat-sekat yang berpotensi mengurangi energi besar NU sebagai jam'iyah dan jamaah.
Jika situasi ini terus dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya harmoni organisasi, tetapi juga kedaulatan NU dalam menentukan arah perjuangannya sendiri.
Menjelang Muktamar, NU juga menghadapi tantangan lain yang tak kalah penting, yakni menguatnya persepsi publik mengenai masuknya kepentingan politik praktis dalam dinamika suksesi kepemimpinan organisasi.
Warga NU tentu tidak anti terhadap politik. Banyak kader terbaik NU berkiprah di partai politik, lembaga negara, maupun ruang-ruang pengambilan kebijakan publik.
Namun, terdapat batas yang harus dijaga dengan tegas antara kader NU yang berpolitik praktis dan NU sebagai jam'iyah yang harus tetap berdiri di atas seluruh kepentingan politik. Independensi itulah yang selama ini menjadi sumber kekuatan moral dan kedaulatan NU di hadapan umat, bangsa, dan negara.
Ketika figur-figur yang muncul dalam bursa kepemimpinan dipersepsikan memiliki kedekatan dengan kekuatan politik tertentu atau masih berada dalam pusaran konflik yang belum tuntas, maka yang muncul bukan lagi sekadar kompetisi gagasan. Yang berkembang justru kekhawatiran akan berlanjutnya fragmentasi lama dalam kepengurusan baru.
NU membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kepentingan politik, sekaligus memiliki ruang untuk merangkul seluruh elemen organisasi.
Sebab yang dibutuhkan NU hari ini bukan kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan hadirnya kepemimpinan yang diterima sebagai milik bersama seluruh warga nahdliyin.
Karena itu, proses regenerasi kepemimpinan NU tidak boleh tersandera oleh tarik-menarik kepentingan politik maupun residu konflik yang masih berlangsung. Dalam konteks inilah gagasan jalan tengah menjadi relevan sebagai ikhtiar bersama.
Jalan tengah bukan sekadar salah satu pilihan kepemimpinan, melainkan kebutuhan organisasi dalam menghadapi situasi saat ini.
Titik Pijak Jalan TengahSetidaknya terdapat tiga alasan mengapa jalan tengah layak menjadi pilihan.
Pertama, NU dibangun di atas prinsip tawasuth, yaitu sikap moderat yang mengedepankan keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemampuan merangkul perbedaan. Dalam tradisi NU, perbedaan merupakan hal yang wajar. Namun ketika perbedaan berkembang menjadi konflik berkepanjangan, maka yang terancam bukan hanya hubungan antarpersonal, tetapi juga kohesi organisasi.
Jalan tengah diperlukan untuk menghidupkan kembali semangat tawasuth dalam kehidupan organisasi, sehingga energi warga nahdliyin tidak lagi habis dalam kontestasi internal, melainkan kembali diarahkan pada pelayanan umat dan penguatan jam'iyah.
Kedua, jalan tengah penting untuk menjaga marwah NU sebagai organisasi yang berdiri di atas seluruh golongan dan kepentingan. Sejarah membuktikan bahwa NU mampu memberikan kontribusi besar bagi kehidupan kebangsaan karena memiliki kompas moral yang kuat.
NU tidak pernah melarang kadernya berkiprah dalam politik. Namun sebagai organisasi, NU harus tetap menjaga jarak yang sehat terhadap politik praktis. Jika organisasi dipersepsikan terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu, ruang kepercayaan warga nahdliyin yang beragam pilihan politiknya berpotensi menyempit.
Jalan tengah memastikan NU tetap menjadi rumah besar bagi semua, bukan representasi kelompok atau kekuatan politik tertentu. Dengan demikian, marwah organisasi tetap terjaga dan NU dapat menjalankan perannya sebagai kekuatan moral bangsa secara lebih leluasa.
Ketiga, jalan tengah lahir dari kerinduan warga nahdliyin agar NU kembali meneguhkan orientasinya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang mengabdikan seluruh daya juangnya bagi kemaslahatan umat.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan bahwa perhatian organisasi terlalu banyak tersita oleh dinamika politik dan persoalan internal.
Padahal, agenda-agenda strategis seperti pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan sosial, pengembangan sumber daya manusia, hingga kontribusi terhadap peradaban membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar.
Karena itu, jalan tengah harus dimaknai sebagai ikhtiar mengembalikan fokus perjuangan NU kepada khittahnya. Pada akhirnya, keberhasilan NU akan diukur dari seberapa besar manfaat yang mampu dihadirkan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Figur PemersatuPada titik inilah jalan tengah bukan sekadar agenda rekonsiliasi antarkubu, melainkan agenda memperkuat kembali arah perjuangan NU. Sebab kekuatan utama NU tidak pernah lahir dari dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.
Kekuatan itu justru tumbuh dari kemampuan seluruh warganya untuk duduk bersama, bermusyawarah, dan menempatkan kemaslahatan jam'iyah serta kepentingan jamaah di atas kepentingan apa pun yang bersifat sementara.
Karena itu, prasyarat utama terwujudnya jalan tengah adalah hadirnya figur yang memiliki ruang untuk merangkul semua pihak. Sulit membayangkan proses penyatuan berjalan efektif apabila kepemimpinan mendatang masih dipersepsikan sebagai representasi salah satu kubu atau terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu.
Figur dengan visi jalan tengah memiliki legitimasi moral untuk mengajak seluruh pihak menurunkan tensi, menghapus sekat-sekat lama, dan kembali memusatkan perhatian pada agenda-agenda keumatan.
Singkatnya, NU membutuhkan sosok yang dapat diterima berbagai kalangan karena tidak dibebani warisan konflik dan tidak terbelenggu afiliasi politik praktis.
Pada akhirnya, ikhtiar jalan tengah bermuara pada tujuan yang sederhana namun mendasar, yakni menghadirkan NU yang *berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat.*
Berdaulat dalam menentukan arah organisasi tanpa intervensi kepentingan di luar kemaslahatan jam'iyah. Bermartabat dalam menjaga marwah, persatuan, dan tradisi luhur warisan para muassis. Serta bermanfaat melalui kerja-kerja nyata yang dirasakan oleh umat, bangsa, dan dunia.
Jalan tengah yang ditawarkan pada akhirnya bukan semata soal siapa yang akan memimpin NU, melainkan tentang ke mana NU akan melangkah dan membawa perjuangannya memasuki abad kedua.
KH Ahmad Zaki Fuad, M.AgRektor IAI Khozinatul Ulum Blora
