Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS sebagai garda terdepan dalam mengawal ideologi partai dan membina kader-kader baik di eksekutif maupun legislatif terus menjaga 'zero case'.
"Kita tetap konsisten menerapkan target ‘zero case’, agar tidak ada satupun pejabat publik dari PKS di wilayah yang terkena kasus dan mencoreng nama baik partai," ucap Ketua MPW PKS Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
"Jadi kita tidak boleh berleha-leha, karena MPW PKS ini memiliki peran yang sentral dalam menjaga marwah partai dan arah kebijakan organisasi di wilayah," tambahnya.
Menurut dia, Forum Konsultasi Nasional MPW–MPP, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PKS 2025-2030, adalah wahana yang vital dalam proses sinkronisasi kebijakan pusat dan wilayah, sekaligus sebagai ruang untuk evaluasi implementasi berbagai kebijakan dasar dan rencana strategis partai.
“Ini merupakan instrumen bagi upaya memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah, agar seluruh kebijakan dan rencana strategis partai dapat dijalankan secara efektif, efisien dan terukur," ujarnya.
Terkait tugas pembinaan pejabat publik, lanjut Mulyanto, salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pejabat publik agar mereka mampu menjalankan fungsi representasi, legislasi dan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai dengan nilai-nilai perjuangan partai.
“Pembinaan pejabat publik ini penting agar setiap kader yang mengemban amanah publik mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus menjaga marwah perjuangan partai,” ungkapnya.
Mulyanto mengajak seluruh jajaran MPW PKS di seluruh Indonesia untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, kepekaan membaca perubahan, kemampuan menawarkan solusi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat merupakan karakter kepemimpinan yang harus terus diperkuat di seluruh jenjang organisasi.
"Melalui Forum Konsultasi Nasional II ini, mari kita tingkatkan konsolidasi organisasi, kualitas kepemimpinan wilayah, dan kaderisasi Partai, serta memastikan seluruh kebijakan dan rencana strategis partai dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien demi menghadirkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” jelasnya.
"Kepemimpinan wilayah yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi penguatan organisasi dan semakin besarnya kontribusi PKS dalam menjawab berbagai persoalan bangsa," tutup Mulyanto.
