Kawasan Transmigrasi Harus Punya Daya Tarik Investasi

Pengelolaan kawasan transmigrasi saat ini harus berfokus pada daya tarik investasi dan keberlanjutan ekonomi. Kawasan transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sekadar lokasi pemindahan penduduk.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot tahun kedua bersama Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta jajaran pimpinan tinggi Kementerian Transmigrasi di Jakarta.

"Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata AHY, dikutip Kamis 30 Juli 2026.

AHY membeberkan dari 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, kondisinya saat ini masih bervariasi. Ada wilayah yang sukses berkembang menjadi pusat ekonomi baru, namun tidak sedikit pula yang justru terbengkalai karena kendala konektivitas.

"Sebagian sukses, sebagian belum sukses. Misalnya karena keterbatasan infrastruktur, konektivitas, yang menyebabkan kawasan transmigrasi itu akhirnya ditinggalkan oleh mereka yang sebetulnya sudah lama berada di daerah tersebut," kata AHY.

Oleh karena itu, hadirnya 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot dari perguruan tinggi terbaik Indonesia diharapkan mampu mengidentifikasi serta memetakan keunggulan tiap wilayah secara spesifik.

"Kita ingin memetakan potensi wilayah," kata AHY.

Lebih lanjut, AHY mengapresiasi semangat para akademisi muda yang bersedia terjun langsung ke lapangan. Ia menjamin hasil analisis riset di kawasan transmigrasi tidak akan sia-sia karena akan dijadikan dasar pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat.

"Peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Data yang didapatkan tentu menjadi referensi empiris, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh pemerintah saat ini," pungkas AHY.