YEAH, koruptor lagi, koruptor lagi dipajang.
Kalau Pemalang punya maskot baru, mungkin bukan lagi nanas Madu Belik yang manis atau Pantai Widuri yang bikin hati adem.
Bisa-bisa berdiri gagah di gerbang kota adalah rompi oranye ukuran XXL dengan tulisan, "Selamat Datang di Cabang KPK Pemalang."
Rasanya KPK sedang menjalankan program ekspansi nasional. Setelah "membuka cabang" di Lombok Barat, Kuantan Singingi (Kuansing), dan Langkat, kini giliran Pemalang mendapat kehormatan yang jelas tidak pernah diminta siapa pun.
Grand opening-nya bukan potong pita, melainkan operasi tangkap tangan alias ITT. Konfeti diganti berkas penyidikan. Karangan bunga berganti garis polisi.
Selasa malam, 28 Juli 2026, suasana Pemalang mendadak lebih ramai dari demo Partai Kecoa di India. Bedanya, yang datang bukan pembeli nanas, melainkan penyidik KPK.
Tokoh utama malam itu adalah Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi, Anom telah diamankan dan dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa.
Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah statusnya naik kelas menjadi tersangka atau justru pulang membawa koper.
Bersamaan dengan itu, penyidik juga menyegel Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pemalang serta sejumlah rumah diduga berkaitan dengan perkara.
Pemalang malam itu mendadak seperti lokasi syuting film detektif, hanya saja semua pemainnya tidak sedang berakting.
Padahal, kalau melihat riwayat hidupnya, Anom tampak seperti paket lengkap calon pemimpin idaman.
Lahir di Cimahi pada 20 Maret 1970, ia menempuh pendidikan di SD St. Yusuf Cimahi, SMP Negeri 1 Cimahi, SMA Negeri 4 Bandung, lalu meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro pada 1996.
Gelar Magister Ekonomi dan Bisnis kemudian diraih di Universitas Padjadjaran pada 2005.
Ijazahnya bertumpuk, ilmunya tinggi, kariernya mentereng.
Sayangnya, sejarah Indonesia berkali-kali membuktikan bahwa tembok kampus sangat kuat mengajarkan teori manajemen, tetapi tidak bisa menghalangi godaan yang datang bersama aroma proyek.
Karier profesionalnya pun bukan kaleng-kaleng. Sejak 1996 hingga 2021, ia berkarier di PT Wijaya Karya (Wika), menapaki jabatan mulai dari Staf Ahli, Internal Auditor, Kepala Seksi, Manajer Keuangan dan Personalia, Manajer Keuangan dan Operasi Departemen Luar Negeri, hingga General Manager.
Tahun 2021 ia menjadi Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Property (Hipa), anak usaha Wika.
Tahun 2024 ia melepas jas korporasi, mengenakan baju politik, lalu maju dalam Pilkada Pemalang bersama Nurkholes dengan dukungan Golkar, Perindo, PSI, Gelora, Hanura, dan Partai Buruh.
Pasangan itu menang dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk memimpin hingga 2030.
Namun kalender kekuasaan rupanya kalah cepat dibanding kalender penyidikan. Baru sekitar 17 bulan menjabat, pintu KPK lebih dulu diketuk.
Selama menjadi bupati, Anom sempat menggagas kampanye penanggulangan tuberkulosis dengan target menangani 23.000 kasus pada 2025. Ia juga menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Peduli Penyiaran.
Namun penghargaan sering kali hanya seperti baliho di pinggir jalan. Berdiri megah dari jauh, tetapi bisa roboh dalam semalam ketika badai datang.
Yang membuat publik mengelus dada, Anom menjadi Bupati Pemalang kedua berturut-turut yang tersandung OTT KPK setelah pendahulunya, Mukti Agung Wibowo, ditangkap pada 2022.
Dua periode, dua bupati, dua cerita ujungnya sama. Seolah-olah estafet kepemimpinan bukan sekadar menyerahkan tongkat jabatan, tetapi juga menitipkan alamat menuju ruang pemeriksaan KPK.
Hingga kini, KPK masih mendalami perkara dan belum mengungkap konstruksi kasus secara rinci. Namun satu hal sudah pasti, rakyat mulai lelah.
Mereka tidak memilih pemimpin agar menjadi langganan konferensi pers KPK. Mereka memilih orang untuk memperbaiki jalan, sekolah, rumah sakit, dan masa depan.
Sebab nanas Pemalang semestinya terkenal karena manisnya, bukan karena kotanya kembali dipanen oleh operasi tangkap tangan.
Korupsi memang selalu menjanjikan rasa manis di awal, tetapi ujungnya meninggalkan getir yang harus ditelan seluruh rakyat.
“Wah, cabang KPK mulai ramai ni, Bang. Apakah nanti akan buka cabang juga di Kalbar?”
“Wallahualam, wak. Kepala daerah di Kalbar semua jujur, punya integritas tinggi, tak mau korupsi. Cuma ada khawatir, tak suka Koptagul, bahaya!” Ups
Rosadi JamaniMantan Wartawan
