Tunggakan BGN Rp1,6 Triliun Pasti Dibayar Asal Lolos Audit

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah seluruh tagihan melalui proses verifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan berdasarkan hasil audit.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan, penyelesaian tunggakan tidak akan dilakukan secara serampangan, melainkan mengacu pada mekanisme yang berlaku dan hasil pemeriksaan auditor.

“Mengenai tunggakan ini, itu ranah auditor, sedang diaudit. Manakala sudah clean and clear, saya kira dibayar. Saya tidak ada istilah, ‘oh yang ini mesti kau bayar sendiri’. Enggak bisa begitu,” kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurutnya, seluruh proses pembayaran harus berlandaskan sistem, bukan berdasarkan kedekatan personal atau keputusan subjektif pimpinan.

“Semuanya trust in system, bukan trust in person. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai mekanisme, itulah yang kita selesaikan. Saya kira no issue, enggak ada masalah,” tegasnya.

Sudaryono menambahkan, proses verifikasi tunggakan saat ini turut dikawal oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sebagai auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kebetulan Bu Wakil Kepala saya, Bu Arumsari, kiriman dari BPKP. Saya kira beliau yang in charge. Kita ingin semuanya sesuai mekanisme,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan total tunggakan BGN mencapai Rp1,609 triliun yang tersebar di berbagai pos anggaran.

“Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan memang sementara alokasi anggarannya masih diblokir. Tetapi beberapa yang sudah melewati proses review dan sesuai ketentuan akan segera dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran,” jelas Agustina, saat RDP Jumat, 17 Juli 2026.

Rincian tunggakan meliputi belanja bahan seperti seragam, KLB, call center, sendok dan perlengkapan lainnya sebesar Rp16,1 miliar, sertifikasi SPPG Rp111 miliar, jasa konsultan Rp200 juta, sewa kendaraan insidentil Rp121 juta, honor narasumber bimbingan teknis penjamah makanan Rp812 juta, jasa event organizer dan publikasi Rp330 miliar, utang kepada Universitas Pertahanan untuk uang harian, uang transport dan pengiriman barang Rp7,3 miliar, perjalanan dinas Rp684 juta, tunggakan bantuan pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Rp100 miliar, serta belanja modal pembangunan dapur yang bersumber dari APBN sebesar Rp1,04 triliun.