Perketat Pengawasan Wilayah Cegah Konflik Antarwarga di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperkuat langkah preventif guna mencegah gesekan antarwarga yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. 

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menanggapi konflik yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli 2026.

Terlebih di Jakarta terdapat RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat.

“Kok bisa sampai kecolongan seperti itu?” ujar Inggard usai memimpin rapat kerja Komisi A bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 28 Juli 2026.

Menurut dia, seluruh unsur harus bekerja secara terpadu. Dengan demikian, persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Semua perangkat itu harus bersinergi. Jangan sampai sudah ada gejala tetapi dibiarkan begitu saja,” kata Inggard.

Ia menilai, pendataan terhadap masyarakat pendatang di lingkungan permukiman perlu penguatan melalui koordinasi RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Mencegah kemunculan potensi konflik.

“Kalau seluruh perangkat bekerja dengan baik, saya yakin Jakarta akan semakin kondusif dan potensi tawuran maupun konflik yang mengarah pada isu SARA bisa dicegah,” kata Inggard.

Selain itu, Komisi A meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik.

“Membawa senjata tajam saja sudah harus ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai persoalan terus berulang karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera,” pungkas Inggard.