Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
DPP PDIP menilai pemerintah perlu menjadikan hasil survei kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan.
Penurunan tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana terpotret dalam rilis survei SMRC dinilai sebagai sinyal yang harus direspons secara serius oleh para pengambil kebijakan.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan hasil survei bukan sekadar angka, melainkan instrumen ilmiah yang dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
"Politik pemerintah, DPR, partai politik harus mendengarkan suara-suara publik, termasuk yang disampaikan melalui survei. Survei adalah instrumen kuantitatif dengan metodologi tertentu,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Hasto, PDIP akan menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi internal dengan melengkapinya melalui analisis kualitatif bersama para pakar.
"Hasil survei tersebut akan kami pakai, akan kami lengkapi dengan analisa kualitatif melalui berbagai FGD dengan para pakar, sehingga kami juga bisa merespons secara strategis terhadap hasil survei tersebut,” ujarnya.
Ia menilai, hasil survei juga dapat menjadi indikator untuk melihat apakah sedang terjadi perubahan dalam realitas politik dan sosial di tengah masyarakat.
Meski demikian, Hasto berharap pemerintah tidak mengabaikan sinyal yang muncul dari berbagai survei. Menurutnya, hasil survei harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi.
"Kami berharap agar ini bagian dari suatu kontrol publik, bagian dari checks and balances, di mana suara-suara itu harus didengarkan oleh pengambil kebijakan untuk melahirkan suatu koreksi agar keresahan-keresahan rakyat terhadap ekonomi itu dijawab dengan baik,” tuturnya.
Hasto mengungkapkan, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi juga mengemuka dalam dialog PDIP dengan kalangan anak muda. Isu yang paling banyak disoroti adalah terbatasnya lapangan pekerjaan.
"Tadi dalam diskusi dengan anak-anak muda, ketika mereka menuliskan harapan dan kekhawatirannya, banyak yang mengkhawatirkan terkait dengan kondisi ekonomi kita, terkait dengan bagaimana lapangan kerja harus diciptakan," jelasnya.
Sebagai respons, Hasto menyebut PDIP akan mendorong berbagai program yang berpihak kepada masyarakat melalui anggota legislatif, kepala daerah dari PDIP, serta struktur partai. Fokusnya antara lain pada pengembangan program padat karya dan ekonomi kreatif.
"PDI Perjuangan akan melakukan hal-hal yang konkret melalui anggota legislatif kita, kepala daerah dari PDI Perjuangan, dan struktur partai agar mendorong program-program padat karya bagi rakyat dan ekonomi kreatif, di mana Ketua DPP dipimpin oleh Mas Prananda Prabowo," jelasnya lagi.
Menurut Hasto, pengembangan ekonomi kreatif yang dipimpin Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo akan terus diperkuat melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan wisata desa, kuliner desa, serta pemberdayaan anak-anak muda yang produktif.
“Ekonomi kreatif ini yang juga didorong, diinisiasi oleh PDI Perjuangan melalui wisata desa, kuliner desa, dan mobilisasi anak-anak muda yang produktif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sebanyak 37,9 persen publik menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk.
Sedangkan 11,5 persen publik menyatakan sangat buruk. Jika ditotal, sebanyak 49,4 persen publik menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk atau sangat buruk.
“Hanya sekitar 15,7 persen warga yang melihat kondisi ekonomi nasional secara positif. Sebaliknya, sekitar separuh masyarakat, 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk," kata Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, Minggu, 26 Juli 2026.
