Teguh Santosa Perjelas Pernyataan Prabowo Soal ‘Londo Ireng’

Isu ‘Londo Ireng’ yang sedang viral dan menuai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia mendapat tempat khusus dalam sambutan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa ketika melantik Pengurus Daerah JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Selasa, 28 Juli 2026. 

Pelantikan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan dan masyarakat pers Sumatera Selatan.

Teguh mengatakan, bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dalam pernyataannya Prabowo sama sekali tidak menyebut wartawan atau jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai ‘Londo Ireng’.  Prabowo sekadar mengingatkan bahwa ada ‘Londo Ireng’ yang menggunakan profesi wartawan, pengamat, dan LSM sebagai kedok atau topeng.

“Nanti silakan simak lagi. Tapi Presiden Prabowo mendefinisikan ‘Londo Ireng’ sebagai orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Dan (‘Londo Ireng’) sekarang pakai baju lain, (seperti) wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM,” ujar Teguh.

“Presiden tidak mengatakan wartawan, pengamat, dan LSM adalah ‘Londo Ireng’. Pesan Presiden adalah: ada ‘Londo Ireng’ yang menggunakan profesi kita, atau menjadi pengamat, atau menjadi aktivis LSM,” kata Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.  

Sebelum menyinggung soal ‘Londo Ireng’ kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan, Firdaus Komar, yang baru dilantiknya, Teguh mengingatkan dua tugas utama Pengda JMSI Sumatera Selatan.

Tugas pertama, memastikan perusahaan media di Sumatera Selatan yang menjadi anggota JMSI memiliki kapasitas dan manajemen bisnis yang sehat, profesional, mandiri, sehingga dapat menghidupi karyawan. 

Hanya dengan kemampuan itu, katanya lagi, anggota JMSI dapat menjalankan tugas kedua, yaitu menghasilkan karya pers yang berkualitas baik.

“Berkualitas baik tidak sekadar rapi dalam hal penulisan, tidak sekadar mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Tetapi juga harus diiringi kemauan kuat untuk benar-benar meliterasi masyarakat pembaca. Tolong diupayakan agar karya pers yang dihasilkan anggota JMSI tidak terjebak pada click bait semata yang mengandalkan judul yang dramatis atau sekadar ikut pada isu yang sedang trending,” urai mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini. 

Menurutnya, anggota JMSI wajib menghadirkan narasi yang utuh dan tidak boleh sekadar ikut arus informasi yang sedang ramai dibicarkan atau fear of missing out (FOMO).

“Jangan takut, jangan khawatir untuk menjadi tidak biasa, untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari arus besar. Justru kita sedang ingin membuat arus besar, bukan ikuta-ikutan dengan arus besar yang keliru,” kata Teguh lagi.

Menutup sambutannya, anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu mengatakan dirinya percaya dan yakin, bila JMSI serius menjalankan amanah, maka kebebasan informasi dan revolusi digital di Indonesia dapat menjadi lokomotif pembangunan negara seperti yang terjadi di banyak negara yang beberapa dekade lalu satu level dengan Indonesia.

“Kebebasan informasi dan kemajuan teknologi tidak membuat mereka mengalami regresi atau kemunduran,” demikian Teguh.