Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
DPP PDIP menilai setiap kebijakan strategis pemerintah, termasuk rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) harus melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan kontroversi dan tumpang tindih dengan lembaga pendidikan maupun institusi yang sudah ada.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan prioritas pemerintah seharusnya bukan sekadar mendirikan perguruan tinggi baru, melainkan memperkuat kualitas pendidikan tinggi yang telah ada.
"Seluruh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya. Dalam spiritnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah satu rangkaian di dalam politik pendidikan kita. Sebenarnya kalau kita melihat, Indonesia ini kan rumah bagi begitu banyak universitas," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi yang perlu diperkuat melalui diferensiasi keunggulan masing-masing, namun tetap bergerak dalam irama yang sama, yakni penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi.
Hasto menilai persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukan kekurangan institusi pendidikan, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, hingga pembangunan karakter peserta didik.
"Persoalan meningkatkan EQ anak didik kita, tapi juga kemudian emotional intelligence-nya, bagaimana kita membangun karakternya, itu yang menjadi skala prioritas, daya saing bagi pendidikan kita, pembangunan karakter, penguasaan iptek,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan berbagai kritik publik terhadap setiap kebijakan pendidikan. Lanjut Hasto, aspek kepemimpinan nasional sebenarnya telah difasilitasi melalui keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sehingga tidak perlu muncul lembaga baru yang memiliki fungsi serupa.
"Sehingga dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Sehingga supaya tidak tumpang tindih. Lemhannas ini merupakan suatu gemblengan yang memadukan pemimpin nasional dan pemimpin dari daerah, baik sipil maupun militer, putra-putri bangsa yang terbaik, agar memiliki cara pandang geopolitik di dalam membangun kepemimpinan Indonesia dalam bidang apapun, termasuk di dalam penguasaan iptek,” tegasnya.
“Nah, PDI Perjuangan berpendapat bahwa hal-hal tersebut yang seharusnya dikedepankan terlebih dahulu,” sambungnya.
Hasto menegaskan, pendirian URI jangan sampai menimbulkan tumpang tindih dengan Lemhannas maupun perguruan tinggi negeri yang telah memiliki mandat strategis.
Ia mencontohkan gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang menempatkan setiap universitas sebagai City of Intellect dengan kekhususan masing-masing.
Menurut Hasto, Universitas Pattimura dan Universitas Cenderawasih sejak awal dirancang sebagai pusat pengembangan kemaritiman dan oseanografi di kawasan timur Indonesia. Sementara Institut Pertanian Bogor (IPB) semestinya terus diperkuat sebagai pusat riset untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Rohnya sebagai City of Intellect di dalam membangun kedaulatan pangan kita, riset-riset pangan kita harus dikembangkan di situ. Ini yang kemudian diferensiasi dalam universitas berdasarkan perencanaan koridor strategis ini yang harus disusun terlebih dahulu sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru,” jelasnya lagi.
Menanggapi kritik publik yang mempertanyakan penggunaan anggaran untuk mendirikan universitas baru di tengah kebutuhan peningkatan kesejahteraan guru dan perluasan beasiswa, Hasto menyatakan PDIP sejalan dengan aspirasi masyarakat.
"Ya, PDI Perjuangan sependapat dengan suara-suara rakyat yang harus menjadi basis dalam kebijakan strategis pemerintah," pungkasnya.
