VIETNAM dan Filipina akhirnya naik kelas. Mulai Juli 2026, Bank Dunia memasukkan dua negara Asia Tenggara itu ke kelompok negara berpendapatan menengah atas. Vietnam mencapainya setelah ekspor tumbuh lebih dari 15 persen pada 2024 dan 2025, disertai pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen dan 8 persen. Filipina menempuh jalan berbeda, dengan pertumbuhan rata-rata 5,8 persen selama lima tahun yang ditopang ekspansi relatif luas di berbagai sektor (World Bank, 2026).
Bagi Indonesia, kabar itu semestinya bukan sekadar cerita kemajuan dua negara tetangga. Indonesia pertama kali mencicipi status negara berpendapatan menengah atas pada 2020, ketika Gross National Income (GNI) per kapita mencapai 4.050 Dolar AS. Perjalanannya bahkan tidak lurus. Pandemi sempat menjatuhkan Indonesia kembali ke kelompok berpendapatan menengah bawah sebelum naik lagi pada 2023. Enam tahun setelah pertama kali naik kelas, kita masih berjuang menjauh dari pintu masuk kelas menengah atas.
Persoalannya, Indonesia bercita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen yang selama ini relatif terjaga tampaknya tidak lagi cukup. Indonesia membutuhkan investasi, produktivitas, dan penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina terus memperkuat daya tariknya bagi modal global. Namun, persoalan Indonesia bukan sekadar apakah investasi asing masuk. Yang lebih mendasar adalah apakah berbagai instrumen kebijakan yang telah dijalankan benar-benar bergerak dalam satu garis menuju kenaikan pendapatan nasional.
Garis yang Terus Bergerak
Ketika Indonesia pertama kali naik kelas pada 2020 berdasarkan GNI per kapita 2019, ambang menuju negara berpendapatan tinggi berada di atas 12.535 Dolar AS per kapita. Kini, batas tersebut telah bergerak menjadi di atas 14.375 Dolar AS. Dalam enam tahun, garis yang dikejar Indonesia naik hampir 15 persen. Bank Dunia menyesuaikan ambang klasifikasi pendapatan setiap tahun dengan perkembangan inflasi internasional (World Bank, 2026). Menuju negara berpendapatan tinggi berarti mengejar sasaran yang terus bergerak.
Pendapatan Indonesia tentu ikut meningkat. Data Bank Dunia mencatat GNI per kapita Indonesia naik dari 4.050 Dolar AS pada 2019 menjadi 4.910 Dolar AS pada 2024 (World Bank, 2025). Namun, posisi awal kita perlu dibaca dengan jernih. Indonesia pertama kali masuk kelompok menengah atas hanya beberapa dolar di atas batas bawah kelas tersebut. Data terakhir masih menempatkan GNI per kapita Indonesia sekitar sepertiga ambang negara berpendapatan tinggi. Sederhananya, pendapatan per kapita kita masih harus mendekati tiga kali posisi saat ini untuk menyentuh kelas berikutnya.
Di sinilah jebakan negara berpendapatan menengah atas menjadi relevan. Ke et al. (2024) menyebut persoalan yang dihadapi sejumlah negara ASEAN sebagai middle technology trap. Negara dapat tumbuh dan memiliki sektor manufaktur, tetapi gagal bergerak cukup cepat menuju aktivitas dengan teknologi dan nilai tambah lebih tinggi. Keterbatasan inovasi, riset, kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya spillover teknologi membuat pertumbuhan tidak cukup kuat menghasilkan lompatan pendapatan. Negara tetap bergerak, tetapi terlalu lama berada di kelas menengah.
Indonesia menghadapi risiko serupa. Thawley, Crystallin, dan Verico (2024) mencatat bahwa untuk mencapai sasaran menjadi negara maju pada 2045, Indonesia memerlukan pertumbuhan rata-rata setidaknya 6-7 persen. Sementara itu, tren pertumbuhan Indonesia telah lama berada di kisaran 5 persen. Namun, persoalannya bukan semata selisih angka pertumbuhan. Target menjadi negara berpendapatan tinggi harus dapat ditelusuri ke dalam sasaran dan ukuran kinerja kebijakan yang menopangnya. Jika kenaikan GNI per kapita menjadi tujuan akhir, kebijakan investasi, industri, inovasi, dan insentif fiskal semestinya bergerak dalam satu garis hasil yang sama. Tanpa keterhubungan itu, target 2045 berisiko kuat sebagai visi, tetapi lemah dalam akuntabilitas pencapaiannya.
Modal Masuk, Hasil Belum Melompat
Kebutuhan mempercepat pertumbuhan sering membawa diskusi pada pentingnya foreign direct investment atau FDI. Data ASEAN justru menunjukkan modal asing tidak meninggalkan kawasan. Pada 2024, FDI yang masuk ke ASEAN mencapai 226 miliar Dolar AS, meningkat 8,5 persen. Indonesia menerima sekitar 24 miliar Dolar AS dan menjadi salah satu penerima FDI terbesar di kawasan setelah Singapura (ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2025). Karena itu, mengatakan modal asing telah meninggalkan Indonesia menuju negara tetangga jelas terlalu sederhana.
Masalahnya terletak pada kualitas transformasi yang mengikuti arus modal tersebut. Ketika FDI manufaktur ASEAN melonjak hampir 150 persen menjadi 44 miliar Dolar AS pada 2024, investasi asing pada manufaktur Indonesia relatif datar di kisaran 12 miliar Dolar AS (ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2025). Pada saat yang sama, GNI per kapita Indonesia baru bergerak dari 4.050 Dolar AS pada 2019 menjadi 4.910 Dolar AS pada 2024. Temuan Fazaalloh (2024) juga menunjukkan bahwa FDI secara umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Indonesia, tetapi dampaknya berbeda menurut sektor. FDI manufaktur memberikan pengaruh positif yang kuat. Artinya, besarnya modal yang masuk belum dengan sendirinya menjelaskan besarnya hasil ekonomi yang diperoleh.
Persoalannya bukan Indonesia tidak memberi fasilitas kepada investor. PP No. 78 Tahun 2019 telah menyediakan tax allowance bagi penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu. Sementara itu, pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi industri pionir diberikan melalui PMK No. 130/2020 yang kemudian diubah dengan PMK No. 69 Tahun 2024. Pemerintah telah menggunakan instrumen fiskal untuk menarik dan mengarahkan investasi.
Namun, ketika FDI manufaktur ASEAN melonjak, investasi asing di manufaktur Indonesia relatif datar. GNI per kapita pun masih sekitar sepertiga ambang negara berpendapatan tinggi. Fasilitas telah tersedia dan modal telah masuk, tetapi transformasi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi belum bergerak secepat yang dibutuhkan.
Karena itu, Indonesia mungkin tidak membutuhkan daftar insentif baru. Yang perlu diperkuat adalah rantai akuntabilitas kebijakan investasi. Tax holiday dan tax allowance tetap dapat digunakan untuk menarik investasi, tetapi fasilitas fiskal, realisasi modal, dan hasil ekonominya harus dapat ditelusuri dalam satu kerangka evaluasi. Kenaikan nilai tambah domestik, ekspor baru, belanja riset, produktivitas tenaga kerja, dan keterlibatan pemasok nasional perlu dilaporkan sebagai outcome kebijakan.
Akuntabilitas tidak berhenti ketika modal direalisasikan. Modal masuk adalah input. Kapasitas produksi adalah output. Kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional adalah outcome. Jika negara mengurangi potensi penerimaan pajak melalui fasilitas fiskal, rantai hasil tersebut harus terukur, dilaporkan, dan menjadi dasar evaluasi atas keberlanjutan kebijakan.
Penutup
Indonesia pertama kali naik ke kelompok negara berpendapatan menengah atas enam tahun lalu. Kita sempat turun, kemudian kembali naik. Pendapatan per kapita meningkat dan ekonomi tetap tumbuh. Namun, pintu menuju negara berpendapatan tinggi juga terus bergerak. Dengan GNI per kapita yang masih sekitar sepertiga ambang negara berpendapatan tinggi, pertumbuhan yang sekadar stabil dapat membuat Indonesia terlalu lama berada di ruang tengah. Persoalannya bukan kekurangan target. Indonesia telah menetapkan 2045 sebagai horizon negara maju. Tantangannya adalah memastikan setiap instrumen kebijakan dapat ditelusuri kontribusinya menuju target tersebut.
Vietnam dan Filipina baru masuk ke ruangan yang pernah lebih dahulu dimasuki Indonesia. Persoalannya bukan apakah mereka telah menyusul kita. Yang lebih penting adalah apakah Indonesia memiliki tata kelola kebijakan yang mampu memastikan setiap instrumen bergerak menuju tujuan yang sama. Investasi tercatat besar dan fasilitas telah diberikan.
Kini rantai hasilnya harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan: dari insentif menjadi investasi, dari investasi menjadi kapasitas produksi, dan dari kapasitas produksi menjadi produktivitas serta pendapatan nasional. Jebakan negara berpendapatan menengah atas dapat berlangsung bukan hanya karena negara kekurangan modal, tetapi juga ketika kebijakan terlalu lama mengukur apa yang masuk dan terlambat memastikan apa yang dihasilkan.
Ade Wirman Syafei
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia dan Mahasiswa Program Doktor Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah
