Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Desakan sejumlah pihak terkait kelanjutan draf Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) mendapat respon Istana. Berdasarkan Informasi yang dihimpun draf Perpres sudah berada di Kemensetneg sejak Januari 2026.
Soal desakan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan masih perlu melakukan pengecekan.
“Nanti saya cek, ini bagian dari salah satu catatan (Kemensetneg) juga,” kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.
Draf Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang RANHAM Tahun 2026-2030 atau RAN-HAM Generasi ke VI telah melalui proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum atas pengajuan Kementerian Hak Asasi Manusia dan saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri HAM RI Natalius Pigai menyebut Perpres RAN-HAM akan menjadi pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sekaligus acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pigai mengatakan RAN-HAM merupakan amanat internasional melalui National Action Plan on Human Rights sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program hak asasi manusia.
"Drafnya sudah ada di Istana. Sekarang tinggal mudah-mudahan Pak Mensesneg sedang memproses sehingga ini menjadi kebutuhan," kata Pigai.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Centre (IRC), Julius Ibrani mendesak Presiden Prabowo segera meneken draf Perpres RAN-HAM.
Julius menilai pengesahan Perpres RAN-HAM memiliki arti strategis, bukan hanya sebagai pemenuhan amanat konstitusi, tetapi juga menjadi ukuran komitmen politik Presiden terhadap perlindungan hak asasi manusia.
