Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (Foto: Humas Kemenpar)
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga itu, Widiyanti menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN.
"Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Widiyanti.
Ia melaporkan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata pada 2025 mencapai 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan. Laporan keuangan juga telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil audit dijadwalkan diumumkan pada 16 Juli 2026.
Widiyanti optimistis Kementerian Pariwisata kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang jika tercapai akan menjadi raihan ke-11 secara berturut-turut sejak 2015.
Di sisi lain, kinerja sektor pariwisata juga menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari-Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta atau naik 7,68 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Devisa pariwisata juga meningkat 6,3 persen menjadi 4,05 miliar Dolar AS, sementara realisasi investasi melonjak 76,67 persen menjadi Rp25,34 triliun pada triwulan I 2026.
"Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027," ujarnya.
Untuk menopang target tersebut, Kementerian Pariwisata mengusulkan tambahan anggaran Rp1,01 triliun sehingga pagu ideal Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp3 triliun.
"Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini," jelas Widiyanti.
Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar target peningkatan kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional dapat tercapai secara optimal.
"Oleh karena itu, kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target tersebut dapat dicapai secara optimal," pungkasnya.
