Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Politik

Pemerintah Masih Kaji Potensi Penurunan Biaya Haji 2027

RABU, 15 JULI 2026 | 15:45 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah belum memutuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Penghitungan masih dilakukan bersamaan dengan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk peluang memangkas biaya melalui perbaikan tata kelola.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembahasan biaya haji masih berada pada tahap awal yang dipimpin Menteri Agama. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan apakah biaya haji tahun depan akan naik atau turun.

"Belum, mengenai biaya haji belum. Kemarin kan baru proses awal yang dipimpin oleh Menteri Haji untuk sesegera menghitung berapa sesungguhnya biaya haji untuk tahun 2027," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. 


Ia menegaskan, penentuan biaya haji tidak hanya bergantung pada angka perhitungan, tetapi juga hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2026. Menurutnya, perbaikan manajemen berpotensi menekan biaya yang harus ditanggung jemaah.

"Manajemen pengelolaan haji akan menentukan juga nanti di ujung berapa besarnya nilai biaya haji bagi jemaah kita," katanya.

Prasetyo menjelaskan salah satu faktor yang tengah dikaji ialah kemungkinan mengurangi masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Upaya itu dapat dilakukan jika jumlah penerbangan ditambah sehingga proses keberangkatan dan kepulangan menjadi lebih efisien.

"Kalau kita berhasil menurunkan masa tinggal selama di Arab Saudi, tentu akan berpengaruh terhadap ongkos hajinya. Kalau masa tinggalnya berkurang, logikanya biaya hajinya mungkin bisa dihitung untuk bisa dikurangi atau diturunkan," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh skema tersebut masih berupa simulasi sehingga pemerintah belum dapat menyimpulkan besaran biaya haji 2027. Evaluasi operasional dan penghitungan komponen biaya masih terus dilakukan sebelum angka final ditetapkan.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya