Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Politik

Pemerintah Masih Kaji Potensi Penurunan Biaya Haji 2027

RABU, 15 JULI 2026 | 15:45 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah belum memutuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Penghitungan masih dilakukan bersamaan dengan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk peluang memangkas biaya melalui perbaikan tata kelola.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembahasan biaya haji masih berada pada tahap awal yang dipimpin Menteri Agama. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan apakah biaya haji tahun depan akan naik atau turun.

"Belum, mengenai biaya haji belum. Kemarin kan baru proses awal yang dipimpin oleh Menteri Haji untuk sesegera menghitung berapa sesungguhnya biaya haji untuk tahun 2027," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. 


Ia menegaskan, penentuan biaya haji tidak hanya bergantung pada angka perhitungan, tetapi juga hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2026. Menurutnya, perbaikan manajemen berpotensi menekan biaya yang harus ditanggung jemaah.

"Manajemen pengelolaan haji akan menentukan juga nanti di ujung berapa besarnya nilai biaya haji bagi jemaah kita," katanya.

Prasetyo menjelaskan salah satu faktor yang tengah dikaji ialah kemungkinan mengurangi masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Upaya itu dapat dilakukan jika jumlah penerbangan ditambah sehingga proses keberangkatan dan kepulangan menjadi lebih efisien.

"Kalau kita berhasil menurunkan masa tinggal selama di Arab Saudi, tentu akan berpengaruh terhadap ongkos hajinya. Kalau masa tinggalnya berkurang, logikanya biaya hajinya mungkin bisa dihitung untuk bisa dikurangi atau diturunkan," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh skema tersebut masih berupa simulasi sehingga pemerintah belum dapat menyimpulkan besaran biaya haji 2027. Evaluasi operasional dan penghitungan komponen biaya masih terus dilakukan sebelum angka final ditetapkan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya