Berita

Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)

Politik

Kehadiran Gibran Masih Sulit Diterima Masyarakat Luas

RABU, 15 JULI 2026 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menghadapi persoalan penerimaan di tengah masyarakat.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official mengatakan, Gibran sulit diterima publik sehingga turut memengaruhi kalkulasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2029.

“Ada kesan yang saya baca bahwa Gibran ini susah diterima publik. Saya kira kesan itu cukup kuat di tengah masyarakat,” kata Ray dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official, Rabu, 15 Juli 2026.


Posisi Gibran saat ini juga tidak dapat dipisahkan dari Presiden Prabowo Subianto. Keduanya cenderung dilihat publik sebagai satu paket pemerintahan. Karena itu, kritik atau penilaian negatif yang diarahkan kepada Prabowo dinilai kerap ikut berimbas kepada Gibran sebagai wakil presiden.

Ray membandingkan situasi tersebut dengan hubungan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie pada penghujung era Orde Baru.

Menurut dia, ketika masyarakat mendesak Soeharto mundur, tuntutan tersebut tidak otomatis diarahkan kepada Habibie. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Habibie kemudian melanjutkan pemerintahan sebagai presiden.

“Ketika Pak Harto diminta mundur, tuntutan itu belum tentu ditujukan juga kepada Pak Habibie. Situasinya berbeda dengan Prabowo dan Gibran sekarang,” kata Ray.

Persoalan penerimaan publik itu, menurut Ray, membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang merupakan ayahanda Gibran mulai menyiapkan sejumlah skenario politik bagi anaknya.

“Analisis saya, Pak Gibran hanya mempunyai peluang sekitar 30 persen untuk kembali digandeng Pak Prabowo pada 2029,” kata Ray.

Menurut Ray, angka tersebut masih dapat berubah seiring perkembangan politik dalam beberapa tahun mendatang. Peluang Gibran dapat meningkat, tetapi juga dapat semakin mengecil.

“Tiga puluh persen bisa dianggap tinggi untuk saat ini. Namun, kita belum tahu apakah angkanya akan semakin tinggi atau justru semakin menurun seiring waktu,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya