Berita

Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)

Politik

Kehadiran Gibran Masih Sulit Diterima Masyarakat Luas

RABU, 15 JULI 2026 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menghadapi persoalan penerimaan di tengah masyarakat.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official mengatakan, Gibran sulit diterima publik sehingga turut memengaruhi kalkulasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2029.

“Ada kesan yang saya baca bahwa Gibran ini susah diterima publik. Saya kira kesan itu cukup kuat di tengah masyarakat,” kata Ray dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official, Rabu, 15 Juli 2026.


Posisi Gibran saat ini juga tidak dapat dipisahkan dari Presiden Prabowo Subianto. Keduanya cenderung dilihat publik sebagai satu paket pemerintahan. Karena itu, kritik atau penilaian negatif yang diarahkan kepada Prabowo dinilai kerap ikut berimbas kepada Gibran sebagai wakil presiden.

Ray membandingkan situasi tersebut dengan hubungan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie pada penghujung era Orde Baru.

Menurut dia, ketika masyarakat mendesak Soeharto mundur, tuntutan tersebut tidak otomatis diarahkan kepada Habibie. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Habibie kemudian melanjutkan pemerintahan sebagai presiden.

“Ketika Pak Harto diminta mundur, tuntutan itu belum tentu ditujukan juga kepada Pak Habibie. Situasinya berbeda dengan Prabowo dan Gibran sekarang,” kata Ray.

Persoalan penerimaan publik itu, menurut Ray, membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang merupakan ayahanda Gibran mulai menyiapkan sejumlah skenario politik bagi anaknya.

“Analisis saya, Pak Gibran hanya mempunyai peluang sekitar 30 persen untuk kembali digandeng Pak Prabowo pada 2029,” kata Ray.

Menurut Ray, angka tersebut masih dapat berubah seiring perkembangan politik dalam beberapa tahun mendatang. Peluang Gibran dapat meningkat, tetapi juga dapat semakin mengecil.

“Tiga puluh persen bisa dianggap tinggi untuk saat ini. Namun, kita belum tahu apakah angkanya akan semakin tinggi atau justru semakin menurun seiring waktu,” tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya