Berita

Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)

Politik

Kehadiran Gibran Masih Sulit Diterima Masyarakat Luas

RABU, 15 JULI 2026 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menghadapi persoalan penerimaan di tengah masyarakat.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official mengatakan, Gibran sulit diterima publik sehingga turut memengaruhi kalkulasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2029.

“Ada kesan yang saya baca bahwa Gibran ini susah diterima publik. Saya kira kesan itu cukup kuat di tengah masyarakat,” kata Ray dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official, Rabu, 15 Juli 2026.


Posisi Gibran saat ini juga tidak dapat dipisahkan dari Presiden Prabowo Subianto. Keduanya cenderung dilihat publik sebagai satu paket pemerintahan. Karena itu, kritik atau penilaian negatif yang diarahkan kepada Prabowo dinilai kerap ikut berimbas kepada Gibran sebagai wakil presiden.

Ray membandingkan situasi tersebut dengan hubungan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie pada penghujung era Orde Baru.

Menurut dia, ketika masyarakat mendesak Soeharto mundur, tuntutan tersebut tidak otomatis diarahkan kepada Habibie. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Habibie kemudian melanjutkan pemerintahan sebagai presiden.

“Ketika Pak Harto diminta mundur, tuntutan itu belum tentu ditujukan juga kepada Pak Habibie. Situasinya berbeda dengan Prabowo dan Gibran sekarang,” kata Ray.

Persoalan penerimaan publik itu, menurut Ray, membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang merupakan ayahanda Gibran mulai menyiapkan sejumlah skenario politik bagi anaknya.

“Analisis saya, Pak Gibran hanya mempunyai peluang sekitar 30 persen untuk kembali digandeng Pak Prabowo pada 2029,” kata Ray.

Menurut Ray, angka tersebut masih dapat berubah seiring perkembangan politik dalam beberapa tahun mendatang. Peluang Gibran dapat meningkat, tetapi juga dapat semakin mengecil.

“Tiga puluh persen bisa dianggap tinggi untuk saat ini. Namun, kita belum tahu apakah angkanya akan semakin tinggi atau justru semakin menurun seiring waktu,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya