Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. (Foto: Biro Humas Kemensos/ Faqih Barelvi)
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang turut melibatkan pemerintah daerah (Pemda) sangat membantu Kementerian Sosial dalam percepatan target.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, pemda memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, karena berperan aktif agar data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Tanpa pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis Kemensos, Selasa 14 Juli 2026.
Gus Ipul juga memastikan, peranan Pemda juga telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Senin 13 Juli 2026.
Gus Ipul mengungkapkan, pemutakhiran DTSEN menunjukkan hasil positif dalam penyaluran bansos, karena berdasarkan di selama masa pengalihan bertahap pada Triwulan I 2025 ke Triwulan II 2026, membuat semua penerima bansos PKH dan sembako kini berada pada Desil 1-4, sehingga tidak ada lagi penerima bansos yang berada di luar Desil tersebut.
"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," sambungnya.
Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN melalui Kemensos mencapai 20 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 5,5 juta KPM di antaranya melalui pemda.
"Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Gus Ipul.
Ada dua jalur proses pemutakhiran DTSEN, disebutkan Gus Ipul, yakni melalui jalur formal dan partisipasi yang dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, pemda, dinsos, hingga Kemensos dan diteruskan ke BPS.
Jalur ini, kata Gus Ipul, menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos yang telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.
Aplikasi SIKS-NG dioperasikan oleh operator-operator di tingkat desa dan Dinas Sosial.
Atas capaian ini Gus Ipul juga berterimakasih pada Kemendagri dan BPS yang selama ini telah memberi dukungan kepada pemerintah daerah beserta Kemensos dalam pemutakhiran DTSEN.
Sementara itu, dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian juga mendorong pemda terlibat aktif dalam proses pemutakhiran DTSEN, sehingga data yang dimiliki lebih akurat.
"Kita minta pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih akurat dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah daerah sendiri," demikian Tito.
