Indonesia Serukan Penghentian Kekerasan dan Dialog Inklusif di Myanmar

Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelesaian damai krisis Myanmar melalui jalur ASEAN. 

Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menghadiri Pertemuan Informal Para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar di Bangkok, Thailand, pada Minggu waktu setempat, 12 Juli 2026.

Pertemuan yang diinisiasi Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 bersama Thailand sebagai tuan rumah itu menjadi tindak lanjut pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026, serta kunjungan Menlu Sugiono ke Nay Pyi Taw pada 8 Juni 2026. 

Forum tersebut bertujuan memperoleh perkembangan terkini di Myanmar sekaligus mengidentifikasi langkah lanjutan ASEAN untuk mempercepat implementasi Five-Point Consensus (5PC) sebagai kerangka utama penyelesaian damai.

Dalam forum tersebut, Sugiono mendorong peninjauan implementasi 5PC secara objektif dan berimbang. Menurutnya, meski terdapat sejumlah perkembangan pascapemilihan umum, pelaksanaan konsensus lima poin itu masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mewujudkan dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi rekonsiliasi nasional.

"Dialog nasional yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan," tegas Menlu.

Selain menekankan pentingnya dialog inklusif, Indonesia juga menegaskan bahwa Five-Point Consensus tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam menangani krisis Myanmar. 

Penekanannya mencakup penghentian kekerasan, pelaksanaan dialog yang inklusif, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa diskriminasi. 

Indonesia juga mendorong penguatan mekanisme kolektif ASEAN, termasuk pembahasan mengenai perpanjangan mandat Utusan Khusus ASEAN guna menjaga kesinambungan proses perdamaian.

Sugiono mengatakan RI akan terus mendukung proses perdamaian yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar melalui berbagai upaya keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan. 

"Solusi yang berkelanjutan harus bersifat Myanmar-owned dan Myanmar-led. Indonesia siap membantu membangun jembatan untuk mewujudkan hal tersebut," pungkas Menlu.