PDIP Kecewa Realisasi Anggaran Pendidikan cuma 90,68 Persen

Fraksi PDI Perjuangan DPR menyoroti kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban alokasi anggaran (mandatory spending). 

Salah satu yang paling krusial adalah anggaran pendidikan yang diamanatkan sebesar 20 persen dari APBN.

"Realisasinya hanya mencapai 90,68 persen. Terdapat Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan oleh pemerintah," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, dikutip Selasa 8 Juli 2026.

Selain persoalan anggaran pendidikan, Fraksi PDIP juga mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan transparan mengenai beberapa poin anggaran, di antaranya Dana Tunggal Sosial Nasional (DTSN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

"Terakhir, mengenai investasi permanen dan BUMN," kata Didik.

Didik menambahkan bahwa pemerintah wajib memaparkan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan aset negara dikelola demi kemakmuran rakyat.

"Laporan kinerja tersebut sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD NRI 1945," pungkas Didik.